2 Arus Pemikiran Birokrasi

Dua arus utama pemikiran tentang birokrasi[1] sebagai berikut. Pertama, birokrasi lahir sebagai alat kekuasaan. “… penguasa yang kuat harus dilayani oleh para aparat yang cerdas dan loyal. Konsep pemikiran ini banyak diilhami oleh pemikiran Machiavelli yang menyarankan bahwa apabila penguasa ingin berjalan efektif, maka penguasa harus memiliki organ yang solid, kuat, profesional dan kokoh. Dengan demikian, birokrasi dibentuk sebagai sarana bagi penguasa untuk mengimplementasikan kekuasaan dan kepentingannya dalam mengatur kehidupan negara. Kedua, … birokrasi memang ada karena rakyat menghendaki eksistensinya untuk membantu masyarakat mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama. Ada tidaknya birokrasi dalam kehidupan masyarakat ditentukan oleh kebutuhan masyarakat akan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik.

Pandangan birokrasi yang pertama banyak terdapat di negara otoriter tempat birokrasi dijadikan sebagai alat kekuasaan (bureaucratic polity/bureaucratic authoritarian). Biasanya jaring birokrasi masuk hampir ke semua aspek kehidupan warga negara, seperti sektor ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hal itu terjadi karena sistem sosio-kultural menempatkan birokrasi sebagai mesin otoritas dan mesin politik. Sementara itu, pandangan birokrasi kedua umumnya terdapat di negara maju atau negara yang sistem pemerintahannya sudah relatif demokratis. Lahirnya birokrasi karena kebutuhan masyarakat ini sering disebut “birokrasi rasional”, karena sistem sosial budaya di negara ini didasarkan pada pemahaman bahwa masyarakat turut menentukan bukan hanya keberadaan birokrasi, melainkan pula corak birokrasi yang dikehendaki.

Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus diakui bahwa pandangan birokrasi yang dianut di Indonesia adalah yang pertama[2], yakni birokrasi yang lahir sebagai alat kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri (walaupun katanya sudah mengalami reformasi) bahwa ciri birokrasi sebagai alat kekuasaan inhaeren pada birokrasi Indonesia. Betapa tidak, kenyataan menunjukkan bahwa jantung hirarki birokrasi Indonesia amat panjang hingga pelosok desa. Sulit dicari bahwa ada warga negara yang tidak bersentuhan dengan birokrasi pada saat berinteraksi dengan urusan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Urusan masyarakat dalam berbagai bidang, baik formal maupun informal, senantiasa melibatkan aparat birokrasi. Perjalanan reformasi yang seperti sekarang juga merupakan campur tangan birokrasi. Banyaknya perizinan yang harus dijalani oleh warga yang akan menjalankan usaha juga merupakan wujud dari birokrasi sebagai alat kekuasaan.[3]


[1] Budi Setiono. 2000. Jaring Birokrasi: Tinjauan Dari Aspek Politik dan Birokrasi, PT Gugus Press, Bekasi.

[2] Suryani Sidik Motik. Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Minat Berinvestasi, Jurnal Forum Inovasi, Vol 8, September-Nopember 2003, h. 77.

[3] Contoh konkrit hal ini dapat dibaca dalam Motik, ibid., h. 77.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes