MK. Pengetahuan HaKI

Apa itu Hak Kekayaan Intelektual ?

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Memahami HKI – HKI

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

1. Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Bidang HKI

2. Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian,yaitu:
1) Hak Cipta (copyright);
2) Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:
-Paten (patent);
-Desain industri (industrial design);
-Merek (trademark);
-Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition);
-Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit);
-Rahasia dagang (trade secret).

Sistem HKI

3. Sistem HKI merupakan hak privat (private rights). Disinilah ciri khas HKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftar karya intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Badan Khusus yang menangani Hak Kekayaan Intelektual Dunia

4. Badan tersebut adalah World Intellectual Property Organization (WIPO), suatu badan khusus PBB, dan Indonesia termasuk salah satu anggota dengan diratifikasinya Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

Kedudukan HKI di mata dunia Internasional

5. Pada saat ini, HKI telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik dalam nasional maupun internasional. Dimasukkannya TRIPs dalam paket Persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulai era baru pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu pengetahuan.

Apa itu Paten ?

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Memahami Paten

Pengertian Paten

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Invensi

2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Inventor dan Pemegang Paten

3. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara besama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang Paten adalah iventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

Hak Prioritas

4. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.

Hak Ekslusif

5. Hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.

Hak Ekslusif

6. Hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.

Hak Pemegang Paten

7. 1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuan:

(a) Dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
(b) Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.

2) pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi;

3) pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas;

4) pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas.

Lisensi

8. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Lisensi Wajib

9. Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan, berdasarkan keputusan DJHKI, atas dasar permohonan.

1. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada DJHKI setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya tertentu, dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten;

2. Permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten diberikan atas dasar alasan bahwa paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau pemegang lisensinya dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat;

3. Selain kebenaran alasan tersebut, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila:

a. Pemohon dapat menunjukan bukti yang meyakinkan bahwa ia:
• mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh;
• mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya;
• telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak mendapat hasil; dan

b. DJHKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang paten

10. 1. Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP);

2. Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the Word Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

3. Keputusan persiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the protection of Industrial Property;

4. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemerintah Paten;

5. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten;

6. Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana;

7. Keputusan Menkeh No. M.02-HC.01.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan pengumuman paten;

8. Keputusan Menkeh No. N.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten;

9. Keputusan Menkeh No.M.06.- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;

10. Keputusan Menkeh No. M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten;

11. Keputusan Menkeh No. M.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten;

12. Keputusan Menkeh No. M.04-PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten; 13. Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten.

Pengalihan Paten

11. Paten atau pemilikan paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

1) Pewarisan;

2) Hibah;

3) Wasiat;

4) Perjanjian tertulis; atau

5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

LINGKUP PATEN

12. Paten Sederhana

disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

Paten dari beberapa invensi

13. Dalam permohonan paten dapat diajukan satu invensi, atau beberapa invensi akan tetapi harus merupakan satu kesatuan invensi. Satu kesatuan invensi yang dimaksud adalah beberapa invensi yang memiliki keterkaitan antara satu invensi dengan invensi yang lain, misalnya suatu invensi berupa alat tulis yang baru beserta tinta yang baru. Alat tulis dan tinta tersebut merupakan satu kesatuan, karena tersebut khusus untuk digunakan pada alat tulis baru tersebut.

Invensi yang tidak dapat diberi paten

14. Yang tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang:

1) Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;

2) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;

3) Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau

4) Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN PATEN

15. Paten (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001) diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Paten Sederhana (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001) diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

PELANGGARAN DAN SANKSI

16. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten dan menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus juta lima puluh juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten dan menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

PERMOHONAN PATEN

17. Permohonan paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). Pemohon wajib melampirkan:

a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan paten terdaftar selaku kuasa;

b. surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;

c. deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga)

Deskripsi adalah uraian lengkap tentang invensi yang dimintakan paten. Penulisan deskripsi atau uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus dapat ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi. Uraian tersebut mencakup:

1. Judul invensi, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul tersebut harus dapat menjiwai inti invensi. Dalam menentukan judul harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Kata-kata atau singkatan yang tidak dapat dipahami maksudnya sebaiknya dihindari;

b. Tidak boleh menggunakan istilah merek perdagangan atau perniagaan.

2. Bidang teknik invensi, yaitu menyatakan tentang bidang teknik yang berkaitan dengan invensi;

3. Latar belakang invensi yang mengungkapkan tentang invensi terdahulu beserta kelemahannya dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut yang merupakan tujuan dari invensi;

4. Uraian singkat invensi yang menguraikan secara ringkas tentang fitur-fitur dari klaim mandiri;

5. Uraian singkat gambar (bila ada) yang menjelaskan secara ringkas keadaan seluruh gambar yang disertakan;

6. Uraian lengkap invensi yang mengungkapkan isi invensi sejelas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada invensi tersebut dan gambar yang disertakan digunakan untuk membantu memperjelas invensi.

Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaaan teknik yang terdapat dalam invensi. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim adalah:

1. Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi boleh berisi tabel, rumus matematika ataupun rumus kimia;

2. Klaim tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan. Dalam penulisannya, klaim dapat ditulis dalam dua cara:

a. Klaim mandiri (independent claim) dapat ditulis dalam dua bagian. Bagian pertama, mengungkapkan tentang fitur invensi terdahulu dan bagian kedua mengungkapkan tentang fitur invensi merupakan ciri invensi yang diajukan. Dalam penulisannya, dimulai dari keistimewaan yang paling luas (broadest) lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik (narrower). Klaim turunan (dependent claim) mengungkapkan fitur yang lebih spesifik dari pada keistimewaan pada klaim mandiri dan ditulis secara terpisah dari klaim mandirinya;

b. Klaim mandiri dapat ditulis dalam satu bagian dan mengungkapkan secara langsung keistimewa invensi tanpa menyebutkan keistimewaan dari invensi terdahulu. Cara penulisannya biasanya juga dimulai dari keistimewaan yang paling luas lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik. Penulisan klaim turunannya, sama dengan penulisan pada cara 1 tersebut diatas.

Abstrak adalah bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap penemuan, yang ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, paling tidak sama dengan klaim mandirinya. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh ada kata-kata di luar lingkup invensi, terdapat kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subyektivitas orang yang mengajukan permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjuk beberapa keterangan bagian-bagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung.

Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.

d. gambar, apabila ada: rangkap 3 (tiga);

e. bukti pembayaran biaya permohonan

f. bukti prioritas asli dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat) apabila diajukan dengan hak prioritas

Di samping persyaratan administratif, dokumen permohonan paten juga harus memenuhi persyaratan fisik mengenai penulisan deskripsi, klaim dan abstrak serta pembuatan gambar ditetapkan sebagai berikut:

1) Dari setiap lembar kertas, hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan deskripsi, klaim dan abstrak serta pembuatan gambar;

2) Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam lembaran kertas HVS yang terpisah dengan ukuran kertas A-4 (29,7 cm x 21 cm) yang berat minimumnya 80 gram dan dengan jarak sebagai berikut:

• Dari pinggir atas 2 cm (maksimal 4 cm);

• Dari pinggir bawah 2 cm (maksimal 3 cm) • Dari pinggir kiri 2,5 cm (maksimal 4 cm)

• Dari pinggir kanan 2 cm (maksimal 3 cm)

3) Kertas A-4 tersebut berwarna putih, tidak mengkilat dan pemakaiannya harus dilakukan dengan menempatkan sisi-sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah;

4) Setiap lembar dari uraian dan klaim diberi nomor urut menurut angka Arab pada bagian atas dan bawah;

5) Di pinggir kiri dari pengetikan uraian invensi, klaim dan abstrak setiap lima barisnya harus diberi nomor baris yang di setiap halaman baru selalu dimulai dari awal;

6) Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta warna hitam, dengan jarak antar baris 1,5 spasi dan ukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;

7) Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tersebut dapat ditulis dengan tangan;

8) Gambar harus dibuat dengan tinta hitam pada kertas putih ukuran A-4 yang berat minimumnya 100 gram dan dengan jarak sebagai berikut:

• Dari pinggir atas 2,5cm;

• Dari pinggir bawah 1cm;

• Dari pinggir kiri 2,5 cm;

• Dari pinggir kanan 1.5 cm

9) Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain;

10) Pengajuan permohonan paten harus dilakukan dalam rangkap 3 (tiga).

Permohonan Pemeriksaan Substantif.

18. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk Paten, sedangkan untuk Paten Sederhana dengan membayar biaya sebesar Rp 350.000.

Permohonan Perubahan Nama dan/ atau Alamat Pemohon Paten.

19. Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan melampirkan:

• salinan dokumen yang membuktikan adanya perubahan nama dan atau alamat;

• surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan

• bukti pembayaran biaya permohonan.

Tabel 1. Perbedaan antara Paten dan Paten Sederhana NO Keterangan Paten Paten Sederhana

1. Jumlah Klaim 1 invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi 1 invensi

2. Masa Perlindungan 20 thn terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten 10 thn terhitung sejak tanggal penerimaan

3. Pengumuman Permohonan 18 bulan setelah tanggal penerimaan 3 bulan setelah tanggal penerimaan

4. Jangka Waktu Mengajukan Keberatan 6 bulan terhitung sejak diumumkan 3 bulan terhitung sejak diumumkan

5. Yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif Kebaharuan (novelty), langkah inventif & dapat diterapkan dalam industri Kebaharuan (novelty) & dapat diterapkan dalam industri

6. Lama Pemeriksaan Substantif 36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif 24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif

7. Objek Paten Produk dan Proses Produk atau alat

Permohonan Untuk Memperoleh Petikan Daftar Umum Paten.

20. Permohonan untuk memperoleh petikan daftar umum paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan mencantumkan judul penemuan dan nomor paten (ID). Pemohon wajib melampirkan:

• surat kuasa khusus, apabila permohonan melalui kuasa; dan

• bukti pembayaran biaya permohonan

Tabel 1. Tabel Tarif Biaya Permohonan Paten berdasarkan PP No.38 Tahun 2009

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF Paten

1. Permohonan:

a. Permohonan paten

b. Permohonan paten sederhana per permohonan per permohonan 575.000,00 125.000,00

2. Tambahan biaya setiap klaim per klaim 40.000,00

3. Denda terhadap keterlambatan pemenuhan persyaratan permohonan per permohonan 200.000,00

4. Percepatan pengumuman yang dilaksanakan segera setelah 6 bulan per permohonan 200.000,00

5. Permohonan perubahan data permohonan per permohonan 100.000,00

6. Permohonan surat keterangan pemakai terdahulu per permohonan 3.000.000,00

7. Permohonan surat bukti hak prioritas per permohonan 250.000,00

8. Permohonan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik per permohonan 100.000,00

9. Pemeriksaan Substantif: a. Permohonan Paten b. Permohonan paten sederhana per permohonan per permohonan 2.000.000,00 350.000,00

10. Perubahan jenis permohonan paten per permohonan 450.000,00

11. Permohonan banding per permohonan 3.000.000,00

12. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat:

a. Paten

b. Paten sederhana per sertifikat per sertifikat 250.000,00 200.000,00

13. Koreksi sertifikat atas kesalahan data aplikasi yang disampaikan oleh pemohon per permohonan 500.000,00

14. Permohonan perubahan data paten per paten 150.000,00

15. Permohonan pencatatan pengalihan paten per permohonan 500.000,00

16. Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi per permohonan 1.000.000,00

17. Permohonan lisensi wajib per permohonan 3.000.000,00

18. Permohonan petikan daftar umum paten per permohonan 100.000,00

19. Permohonan salinan dokumen paten per lembar 5.000,00 20. Biaya (Jasa) penelusuran:

a. Permohonan atas penelusuran paten yang di umumkan di dalam negeri per subyek 250.000,00

b. Permohonan atas penelusuran paten yang di umumkan di luar negeri per subyek USD 100,00 21. Biaya (Jasa) tahunan pemeliharaan paten:

a. Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan paten)

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 700.000,00 50.000,00

b. Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan per mohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 700.000,00 50.000,00

c. Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 700.000,00 50.000,00

d. Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 1.000.000,00 100.000,00

e. Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permohonan paten) :

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 1.000.000,00 100.000,00

f. Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 1.500.000,00 150.000,00 g. Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 2.000.000,00 200.000,00 h. Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 2.000.000,00 200.000,00 i. Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 2.500.000,00 250.000,00 j. Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 3.500.000,00 250.000,00 k. Tahun ke-11 (tahun kesebelas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 5.000.000,00 250.000,00 l. Tahun ke-12 (tahun kedua belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 5.000.000,00 250.000,00 m. Tahun ke-13 (tahun ketiga belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 5.000.000,00 250.000,00 n. Tahun ke-14 (tahun keempat belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 5.000.000,00 250.000,00 o. Tahun ke-15 (tahun kelima belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 5.000.000,00 250.000,00 p. Tahun ke-16 (tahun keenam belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 5.000.000,00 250.000,00 q. Tahun ke-17 (tahun ketujuh belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 5.000.000,00 250.000,00 r. Tahun ke-18 (tahun kedelapan belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 5.000.000,00 250.000,00 s. Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten) :

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 5.000.000,00 250.000,00 t. Tahun ke-20 (tahun kedua puluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 5.000.000,00 250.000,00 22. Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana:

a. Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan paten)

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 550.000,00 50.000,00

b. Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan per mohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 550.000,00 50.000,00 c. Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 550.000,00 50.000,00

d. Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 550.000,00 50.000,00

e. Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permohonan paten) :

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 1.100.000,00 50.000,00

f. Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 1.650.000,00 50.000,00

g. Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 2.200.000,00 50.000,00

h. Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 2.750.000,00 50.000,00

i. Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 3.300.000,00 50.000,0

j. Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):

1. Dasar

2. Biaya tiap klaim per paten per klaim 3.850.000,00 50.000,00

23. Denda keterlambatan atas pembayaran biaya (Jasa) tahunan pemeliharaan Paten atau Paten Sederhana per paten 2,5% per bulan dari kewajiban yang harus dibayar

24. Biaya (jasa) administrasi permohonan paten melalui Paten Cooperation Treaty (PCT) per permohonan 1.000.000,00

25. Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regional per permohonan 3.000.000,00

26. Keterlambatan permohonan paten melalui PCT Fase Nasional dikarenakan unsur ketidaksengajaan (unintentional & do care) per permohonan 5.000.000,00

Apa itu Hak Merek ?

Merek adalah suatu “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Memahami Merek

Pengertian Merek

1. Merek adalah suatu “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Merek Dagang

2. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek Jasa

3. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek Kolektif

4. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang dengan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Fungsi Merek

5. Pemakaian merek berfungsi sebagai:
1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan
produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Sebagian alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
4. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

Fungsi Pendaftaran Merek

6. 1. Sebagai alat bukti sebagai pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk
barang/jasa sejenisnya;
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa
sejenisnya.

Pemohon

7. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan yaitu:
1. Orang/Perorangan
2. Perkumpulan
3. Badan Hukum (CV, Firma, Perseroan)

Lisensi

8. Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada DJHKI dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatan pada DJHKI dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku pada pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.

Dasar Perlindungan Merek

9. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM).

Pengalihan Merek

10. Merek terdaftar atau dialihkan dengan cara:
1. Perwarisan;
2. Wasiat;
3. Hibah;
4. Perjanjian;
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Merek Yang Tidak Dapat Didaftar

11. Merek tidak dapat didaftarkan karena merek tersebut:
1. Didaftarkan oleh pemohon yang bertikad tidak baik;
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum;
3. Tidak memiliki daya pembeda;
4. Telah menjadi milik umum; atau
5. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. (Pasal 4 dan Pasal 5 UUM)

Hal yang menyebabkan suatu permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

12. a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau      jasa yang sejenis;
b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain     untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang     tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan Pemerintah;
d. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
e. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang
berhak;
f. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun     internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwewenang; g. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel     resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwewenang.

Penghapusan Merek Terdaftar

13. Merek terdaftar dapat dihapuskan karena empat kemungkinan yaitu:
1. Atas prakarsa DJHKI;
2. Atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan;
3. Atas putusan pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan;
4. Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya.

Yang menjadi alasan penghapusan pendaftaran merek yaitu:

14. 1. Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir,
kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh DJHKI, seperti: larangan impor, larangan yang berkaitan dengan ijin bagi peredaran barang yang
menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
2. Merek digunakan untuk jenis barang/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya,termasuk     pemakaian merek yang tidak sesuai dengan pendaftarannya.

Apa itu Hak Cipta ?

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memahami Hak Cipta

Hak Cipta

1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman

2. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Perbanyakan

3. Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

Pencipta

4. Yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian

5. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.

Perancangan suatu ciptaan

6. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

Ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dan hubungan kerja

7. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pemegang hak cipta

8. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas.

Ciptaan

9. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Perlindungan Hak Cipta

10. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Pelaku

11. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.

Produser Rekaman

12. Produser rekaman suara adalah orang, atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

Lembaga Penyiaran

13. Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

Lisensi

14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait lepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu.

Dewan Hak Cipta

15. Dewan hak cipta adalah dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan hak cipta. Dewan ini anggotanya terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta.

Konsultan HKI

16. Konsultan HKI adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang secara resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dasar Perlindungan Hak Cipta

17. Undang-undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan undang-undang No.7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan undang-undang No.12 Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002. Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta adalah sebagai berikut:
♦ Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
♦ Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
♦ Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
♦ Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
♦ Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Pesetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
♦ Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;
♦ Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works;
♦ Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty;
♦ Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT);
♦ Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan; Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;

Apa itu Indikasi Geografis ?

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Memahami Indikasi Geografis

Indikasi Geografis (IG)

1. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi Asal

2. Indikasi asal adalah suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukan asal suatu barang atau jasa.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis

3. 1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan,terdiri atas:
a. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
b. Produsen barang hasil pertanian;
c. Pembuatan barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
d. Perdagangan yang menjual barang tersebut.
2. Lembaga yang diberi wewenang untuk itu; atau
3. Kelompok konsumen barang tersebut.

Buku Persyaratan

4. Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama.

Pemakai Indikasi Geografis

5. Pemakai Indikasi-geografis adalah Produsen yang menghasilkan barang sesuai dengan Buku Persyaratan terkait dan didaftar di Direktorat Jenderal.P

Lingkup Indikasi Geografis

6. 1. Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal
tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis. Yang dimaksud dengan “tanda tertentu lainnya” adalah tanda yang berupa kata,
gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.
Contoh:
a. Kata “Minang” mengindikasikan daerah Sumatera Barat;
b. Gambar rumah adat Toraja, mengindikasikan daerah Toraja di Sulawesi Selatan.
2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.
3. Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai Indikasi-geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi-geografis di
Direktorat Jenderal.
4. Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.
5. Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku
Persyaratan.

Apa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ?

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Memahami Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

1. Desain tata letak sirkuit terpadu
1. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu
dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan
semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
2. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut
adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk
persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
3. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya,
untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Lisensi

2. Pemegang Hak berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika diperjanjikan lain.
Pasal 26
Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemegang Hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika diperjanjikan lain.
Pasal 27
1. Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana     diatur dalam Undang-undang ini.
2. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian Lisensi     sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Bentuk dan isi perjanjian lisensi

3. 1. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat     ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden

Pengalihan Hak

4. 1. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan:
a. pewarisan;
b. hibah;
c. wasiat;
d. perjanjian tertulis; atau
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
3. Segala bentuk pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata     Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
4. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak sirkuit Terpadu tidak berakibat     hukum pada pihak ketiga.
5. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit     Terpadu.

Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dasar Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Apa itu Desain Industri ?

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Memahami Desain Industri

Desain Industri

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Hak Prioritas

2. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pertama kali diterima negara lain yang merupakan anggota Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization.

Hak Ekslusif

3. Hak Ekslusif ialah hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan desain industri.

Hak Desain Industri

4. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut.

Subjek dari hak desain industri

5. 1. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
2. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
3. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
4. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Dasar Perlindungan Desain Industri

6. 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mulai berlaku sejak 20 Desember 2000
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pengalihan Hak

7. Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Hak Desain Industri harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Pengalihan Hak Desain Industri tersebut akan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.

Lisensi

8. Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

1. Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

2. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

3.Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bentuk dan isi perjanjian lisensi

9. 1.Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

LINGKUP DESAIN INDUSTRI

10. Desain industri yang mendapat perlindungan adalah:

1. Desain industri Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama atau berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

a. tanggal penerimaan; atau

b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;

c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

2. Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:

a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan .

Apa itu Rahasia Dagang?

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Memahami Rahasia Dagang

Rahasia Dagang

1. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Dasar Perlindungan Rahasia Dagang

2. Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.

Lisensi

3. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada DJHKI dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang “wajib dicatatkan” pada DJHKI hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan.

Pengalihan

4. 1. Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:
a. pewarisan;
b. hibah;
c. wasiat;
d. perjanjian tertulis; atau
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
3. Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar
biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
4. Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
5. Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

Lingkup Rahasia Dagang

5. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Subjek (pemegang) hak atas rahasia dagang

6. Dalam UURD tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara rinci tentang istilah pemegang hak. Namun, jika dianalogikan dengan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, pemegang hak atas rahasia dagang diartikan sebagai pemilik rahasia dagang atau pihak lain yang menerima hak dari pemilik.
Download :
————————– ————————-

INVENSI TERKAIT-SOFTWARE (SOFTWARE-RELATED INVENTIONS): DASAR HUKUM, PERMASALAHAN, DAN UPAYA

Written by  

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi issu yang sangat penting sejak Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) diterima sebagai kerangka perlindungan terhadap hal-hal yang terkait dengan intelektual manusia. Di beberapa negara, perlindungan hukum terhadap invensi terkait-software komputer (software-related invention) masih menjadi perdebatan. Namun bila mengingat software komputer adalah merupakan bagian dari teknologi, maka perlindungan hukum melalui sistem paten seharusnya diberikan terhadap software komputer sebagaimana diatur dalam Article 27(1) TRIPs yang berbunyi:

“Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.”

Pada umumnya, perlindungan hukum terhadap software komputer (computer software) diberikan oleh sistem hak cipta. Namun, perlindungan hukum yang disediakan oleh sistem hak cipta seringkali dianggap tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini dikarenakan hukum hak cipta (copyright law) tidak dapat menjangkau kreasi yang independen yang mirip atau bahkan sama dengan ide-ide yang terkandung dalam suatu software komputer. Demikian juga, hukum hak cipta tidak dapat melindungi pemilik software komputer dari perbuatan meniru operasi fungsional yang sama dari suatu software komputer.

Tulisan ini bermaksud untuk memberi masukan mengenai perlindungan hukum atas invensi terkait-software komputer di Indonesia, permasalahannya serta upaya yang sedang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dasar Hukum

Di Indonesia, defisini invensi yang dapat diberi paten diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten), yang berbunyi sebagai berikut:

“Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.”

Disamping ketentuan mengenai invensi yang dapat diberi paten yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 tersebut, suatu invensi juga harus tidak termasuk dalam invensi yang tidak dapat diberi paten sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Paten, yang berbunyi:

“Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang:

a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;

b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;

c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau

d. i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;

ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Mengingat Pasal 7 UU Paten tidak menyinggung software komputer, invensi terkait-software komputer bukan termasuk invensi yang tidak dapat diberi paten.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 dan Pasal 7 UU Paten, invensi terkait-software komputer dapat termasuk invensi yang dapat diberi paten asalkan invensi tersebut mengandung kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Sayangnya, penjelasan mengenai pengertian “pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi” tidak ditemukan dalam UU Paten. Demikian juga, pasal-pasal yang terkandung dalam UU Paten tidak satupun yang menyebut atau menyinggung secara spesifik mengenai software komputer. Berbeda dengan UU Paten, Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten (selanjutnya disebut Petunjuk Teknis) telah menyinggung atau menyebut “program komputer”. Menurut Petunjuk Teknis tersebut, program komputer per se tidak termasuk dalam lingkup invensi yang dapat diberi paten karena program komputer tersebut hanyalah serangkaian instruksi untuk mengendalikan suatu urutan operasi dari sistem pemrosesan data sehingga cenderung merupakan metoda dalam bidang ilmu pengetahuan, meskipun di-instal dalam suatu komputer. Namun jika program komputer tersebut dapat dikombinasikan dengan perangkat keras dan menghasilkan kontribusi teknis dibandingkan dengan prior art, kombinasi yang demikian dapat termasuk dalam lingkup invensi yang dapat diberi paten. Demikian juga, suatu alat yang dapat dijalankan oleh suatu program komputer dapat dianggap sebagai invensi. Petunjuk Teknis tersebut lebih lanjut memberi penjelasan bahwa klaim dari invensi terkait-software komputer dapat berupa klaim metoda dan klaim peralatan.

Mengacu pada Petunjuk Teknis tersebut, hanya kombinasi program komputer dan perangkat keras saja yang dapat dianggap sebagai invensi yang dapat diberi paten. Dengan kata lain, invensi terkait-software komputer sudah dapat memperoleh perlindungan paten di Indonesia asalkan invensi terkait software komputer tersebut memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU Paten dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten.

Permasalahan

Disamping penjelasan mengenai program komputer pada halaman 48-49, Petunjuk Teknis tersebut tidak memuat penjelasan atau tuntunan lebih lanjut mengenai invensi terkait-software komputer. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam penentuan apakah suatu invensi terkait-software komputer dapat termasuk sebagai subject matter yang dapat diberi paten, padahal hal ini sangat diperlukan mengingat kekhasan invensi terkait-software komputer. Hal ini sangat terkait dengan pengertian atau penjelasan dari terminologi “pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi”. Untuk dapat memenuhi terminologi tersebut, suatu invensi harus memiliki karakter teknis (technical character) dan menunjukkan efek teknis (technical effect). Sementara itu, invensi terkait-software komputer akan kesulitan memenuhi karakter teknis dan efek teknis tersebut. Oleh karenanya, jika tidak ada penjelasan atau tuntunan yang rinci mengenai penilaian (test) untuk invensi terkait-software komputer, bisa jadi setiap invensi yang ada kaitannya dengan program komputer dapat saja dianggap sebagai subject matter yang dapat diberi paten, atau sebaliknya setiap invensi yang ada hubungannya dengan program komputer akan dianggap sebagai invensi yang tidak dapat diberi paten karena tidak memenuhi pengertian invensi yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 UU Paten.

Disamping itu, Petunjuk Teknis yang sekarang ini tidak memuat pengaturan cara penulisan atau penyusunan deskripsi dari invensi terkait-software komputer dapat menimbulkan permasalahan. Karena tidak adanya tuntunan yang jelas mengenai penulisan deskripsi dalam Petunjuk Teknis tersebut, penulisan deskripsi dari invensi terkait-software komputer dapat ditafsirkan sama dengan penulisan deskripsi dari invensi yang tidak terkait-software komputer. Padahal invensi terkait-software komputer sangat berbeda dari invensi yang tidak terkait-software komputer dimana invensi terkait-software komputer pada umumnya mengandung elemen-elemen literal dan non-literal. Demikian juga, ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai penulisan deskripsi invensi terkait-software komputer dapat mengakibatkan timbulnya perbedaan yang sangat signifikan perihal penulisan deskripsi invensi terkait-software komputer karena Pemeriksa Paten tidak mempunyai acuan atau tuntunan yang jelas. Dengan kata lain, satu invensi terkait-software komputer dapat ditulis dengan menjelaskan ide-ide yang terkandung dalam software komputer, sementara invensi terkait-software komputer lainnya tidak ditulis dengan cara itu. Akibatnya, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat paten dapat dianggap bersifat tidak konsisten dalam hal penulisan pengungkapan invensi terkait-software komputer.

Demikian juga, Petunjuk Teknis tersebut masih belum lengkap dalam hal tuntunan dalam penentuan atau penilaian patentabilitas dari invensi terkait-software komputer. Padahal invensi terkait-software komputer pada umumnya mengandung informasi struktur logika dari program komputer yang diklaim. Untuk menilai patentabilitas, khususnya langkah inventif, dari klaim yang semacam ini, keahlian khusus sangat diperlukan. Cara penilaian patentabilitas, khususnya langkah inventif, dari invensi terkait-software komputer sebaiknya dibedakan dari penilaian patentabilitas dari invensi yang tidak terkait-software komputer.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas memang tidak sampai menggangu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam pemberian paten terhadap invensi terkait-software komputer. Hal ini ditunjukkan dengan telah diberikannya perlindungan paten terhadap invensi-invensi terkait-software komputer. Permasalahan-permasalahan tersebut lebih berdampak terhadap internal pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Paten, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kekonsistenan dan standarisasi perlakuan atas invensi terkait-software komputer.

Upaya

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dan kendala-kendala atas invensi terkait-software komputer, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sedang dan terus melakukan update Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten sehingga invensi terkait-software komputer yang pantas mendapat perlindungan hukum dapat ditangani dengan baik dan dilindungi dalam sistem paten Indonesia. Disamping itu, peningkatan kemampuan para Pemeriksa Paten yang terkait dengan invensi terkait-software komputer terus diupayakan melalui pelatihan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini akan berdampak terhadap penanganan dan penilaian invensi terkait-software komputer yang terstandarisasi.

Read 296 timesLast modified on Monday, 06 August 2012 04:23

Published in Artikel Paten
Dr. Robinson H. Sinaga

email : robinson.h.sinaga@dgip.go.id

———————————————- —————-

Struktur Klaim

Written by  

Klaim adalah merupakan salah satu bagian dari spesifikasi permohonan paten. Menurut Penjelasan Pasal 24 ayat (2) huruf h, klaim adalah bagian dari permohonan paten yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum. Dengan demikian, klaim adalah merupakan bagian yang paling penting dari suatu permohonan paten (atau paten) karena perlindungan hukum yang dimohonkan kepada Negara di-set dalam klaim tersebut.

Secara gamblang, klaim adalah merupakan uraian tertulis yang jelas dari invensi yang dimintakan perlindungan hukum. Untuk itu, cara penguraian tertulis menjadi salah satu hal yang menentukan baik buruknya suatu klaim. Tulisan ini bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai struktur klaim permohonan paten yang baik dan yang lazim diterima oleh Direktorat Paten.

Secara umum, suatu klaim, khususnya klaim mandiri, dapat dikelompokkan kedalam tiga bagian, yaitu preamble, bagian penghubung (connecting part), dan badan klaim (body of claim). Secara keseluruhan klaim tersebut ditulis dalam suatu bentuk kalimat tunggal (single sentence) yang dimulai dari subjudul “Klaim” dan diakhiri dengan tanda titik. Preamble, bagian penghubung (connecting part), dan badan klaim (body of claim) itu sendiri bukan merupakan suatu kalimat, tetapi merupakan obyek dari subjudul “Klaim” atau kelanjutan dari subjudul “Klaim” tersebut. Subjudul “Klaim” tersebut adalah merupakan penyederhanaan dari “Yang diklaim adalah (what is claimed is)” atau “Saya mengklaim (I claim)” atau “Kita mengklaim (We claim)”, yang terdiri dari subyek (What is claimed, I, atau We) dan kata kerja (claim)). Dengan demikian, preamble, bagian penghubung (connecting part), dan badan klaim (body of claim) adalah merupakan obyek dari subyek dan kata kerja “Saya mengklaim”.

Preamble

Dalam konteks paten, yang dimaksud dengan preamble adalah bagian atau statemen pembuka dari suatu klaim. Setiap klaim harus mempunyai preamble. Preamble berfungsi untuk memberi nama atau menjelaskan hal yang akan diklaim. Untuk itu, preamble selalu terletak di bagian awal dari suatu klaim, sebagaimana terlihat dalam bagian yang diberi garis bawah dalam contoh klaim berikut:

“1. Suatu alat bantu untuk menghisap cairan yang mencakup suatu bagian bawah; suatu bagian fleksibel yang terhubung ke bagian bawah tersebut; dan suatu bagian atas yang terhubung ke bagian fleksibel tersebut.”

Preamble dapat panjang atau singkat, tergantung pada hal yang untuknya preamble tersebut dibuat. Untuk klaim yang terkait dengan metode atau proses, preamble dapat berupa nama atau penjelasan dari metode atau proses yang akan diklaim. Sebagai contoh, untuk suatu metode pembuatan obat kanker, maka preamble untuk klaimnya dapat ditulis “suatu metode pembuatan obat kanker”. Demikian juga untuk klaim komposisi, preamble dapat ditulis “suatu komposisi obat kanker”.

Secara umum, preamble tidak mengakibatkan pembatasan terhadap klaim. Hal ini dapat berlaku terhadap preamble yang sudah lazim dalam bidang teknik, misalnya sepeda motor, alat pemotong rumput, dan sebagainya, yang sudah diterima dan dimengerti oleh khalayak umum di bidang tersebut. Namun, dalam hal-hal tertentu, preamble dapat mengakibatkan batasan (limitation) terhadap klaim. Preamble yang panjang dan rinci dapat berakibat terhadap lingkup perlindungan hukum. Namun, penulisan preamble tidak bisa asal-asalan karena penulisan preamble tersebut harus tetap memperhatikan invensi yang diuraikan dalam bagian lain dari spesifikasi permohonan paten. Sebagai contoh, jika invensi yang dijelaskan dalam deskripsi adalah mengenai sepeda motor, maka preamble tidak cocok ditulis “suatu kenderaan”, tetapi “suatu sepeda motor”.

Bagian Penghubung (Connecting Part)

Bagian penghubung (connecting part) dalam struktur klaim terletak setelah preamble. Bagian penghubung ini bertujuan untuk menghubungkan preamble dengan badan klaim (body of claim). Dalam penjelasan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten, bagian penghubung ini telah disebutkan dan dapat berupa frasa “terdiri dari”, “terbuat dari”, “yang pengembangannya lebih lanjut mencakup” atau kata-kata lain yang serupa dengan itu. Mengingat dalam penjelasan pasal ini terdapat frasa “kata-kata lain yang serupa dengan itu”, maka bagian penghubung (connecting part) tersebut dapat berupa frasa diluar yang disebutkan dalam penjelasan tersebut. Oleh karenanya, frasa-frasa seperti “yang mencakup”, “yang dibentuk”, “yang mengandung”, dapat digunakan sebagai bagian penghubung dalam suatu klaim. Dalam praktek yang lazim, bagian penghubung yang biasanya sering dipilih adalah frasa “yang mencakup”, sebagaimana terlihat dalam contoh berikut:

“Suatu komposisi obat yang mencakup:

- elemen A; dan

- elemen B.”

Dengan penggunaan bagian penghubung “yang mencakup”, penafsiran klaim tersebut dapat lebih luas dari sekedar fitur-fitur yang diklaim. Dalam contoh di atas, penafsiran terhadap klaim tersebut adalah bahwa suatu komposisi yang mengandung elemen A dan elemen B dan elemen lainnya (A + B + elemen lain) dianggap melanggar klaim tersebut, yaitu komposisi dengan elemen A dan B (A + B). Dengan kata lain, meskipun fitur-fitur dari komposisi tersebut hanyalah A dan B, tetapi komposisi yang dapat dianggap melanggar klaim tersebut adalah komposisi apa saja asalkan terdapat fitur A dan B, misalnya komposisi A+B+X.

Bagian penghubung “yang mencakup” dipandang cocok khususnya untuk klaim yang terkait dengan produk, mesin, dan sejenisnya karena produk atau mesin sangat rentan ditambahi dengan fitur atau komponen lain atau dimodifikasi dengan cara menambahkan satu atau lebih fitur atau komponen lain. Bagian penghubung “yang mencakup” seperti ini disebut dengan bagian penghubung bersifat-terbuka (open connecting part).

Sekilas pemilihan bagian penghubung tersebut dalam suatu klaim nampak tidak menjadi masalah, namun dalam penafsiran, khususnya dalam aspek legal, pemilihan bagian penghubung tersebut dapat menjadi krusial. Dalam praktek di Kantor Paten Eropa (European Patent Office (EPO)), bagian penghubung dapat mempunyai pengertian yang substansial, khususnya terkait dengan invensi di bidang kimia, farmasi, dan bioteknologi. Dalam invensi di bidang kimia, farmasi, dan bioteknologi, penggunaan bagian penghubung yang berupa “yang terdiri dari (consisting of)” seringkali digunakan, sebagaimana dalam contoh dibawah ini:

“Suatu komposisi farmasi yang terdiri dari:

- elemen A; dan

- elemen B.”

Penggunaan bagian penghubung yang berupa “yang terdiri dari (consisting of)” dapat mengandung pengertian yang secara substansi berbeda dari bagian penghubung “yang mencakup”. Dalam contoh di atas, klaim komposisi farmasi tersebut dapat dianggap dilanggar hanya oleh komposisi farmasi yang mengandung elemen A dan elemen B. Suatu komposisi farmasi yang mengandung elemen A, elemen B, dan elemen X (A+B+X) tidak dianggap melanggar klaim tersebut. Bagian penghubung “yang terdiri dari” seperti ini disebut dengan bagian penghubung bersifat-tertutup (closed connecting part). Bagian penghubung “yang terdiri dari” ini dapat disebut sebagai bagian penghubung yang bersifat membatasi.

Disamping bagian penghubung “yang terdiri dari” tersebut, masih ada bagian penghubung lainnya yang sering digunakan dalam klaim untuk invensi di bidang kimia, farmasi, dan bioteknologi, yaitu bagian penghubung yang berupa “yang secara esensial terdiri dari (consisting essentially of)”, sebagaimana terlihat dalam contoh berikut:

“Suatu komposisi anti-penuaan yang secara esensial terdiri dari:

- elemen A; dan

- elemen B.”

Bagian penghubung yang berupa “yang secara esensial terdiri dari (consisting essentially of)” dapat mengandung pengertian yang secara substansi sedikit berbeda dari bagian penghubung “yang terdiri dari”. Dalam contoh di atas, disamping komposisi anti-penuaan yang persis sama dengan klaim, suatu komposisi anti-penuaan yang mengandung elemen A, elemen B dan elemen X (A+B+X) dapat dianggap melanggar klaim komposisi anti-penuaan A+B asalkan elemen X tersebut tidak mengakibatkan perubahan sifat terhadap komposisi anti-penuaan A+B tersebut. Bagian penghubung “yang secara esensial terdiri dari” seperti ini disebut dengan bagian penghubung hybrid (hybrid connecting part).

Pemilihan bagian penghubung sebaiknya perlu diperhatikan dan sebaiknya memilih bagian penghubung yang tidak bersifat membatasi, seperti misalnya “yang mencakup”, sepanjang hal itu dimungkinkan.

Badan Klaim (Body of Claim)

Badan klaim (body of claim) adalah merupakan bagian akhir dari suatu struktur klaim, dan terletak setelah bagian penghubung, sebagaimana terlihat dalam bagian yang diberi garis bawah pada contoh dibawah ini:

“Suatu komposisi obat yang mencakup:

- elemen A; dan

- elemen B.”

Badan klaim memuat fitur-fitur atau bagian-bagian invensi yang dimintakan perlindungan hukum. Penilaian apakah suatu klaim memenuhi persyaratan substantif, yakni kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan dalam industri, ditentukan oleh badan klaim. Dengan demikian, badan klaim menjadi acuan untuk menentukan apakah invensi tersebut baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sebaliknya, jika suatu klaim ditolak, maka hal itu disebabkan badan klaim yang tidak memenuhi persyaratan substantif.

Badan klaim harus memuat paling tidak dua komponen, yaitu 1) resitasi (recitation) dari elemen-elemen, dan 2) penjelasan dari bagaimana elemen-elemen tersebut bekerjasama atau terhubung satu sama lain agar supaya gabungan dari elemen-elemen tersebut membentuk dan/atau bekerja menjadi apa yang disebut dalam preamble.

Badan klaim dapat disusun atau ditulis dengan cara yang mudah untuk menjelaskan bagian-bagian dari suatu produk atau mesin. Namun, untuk badan klaim yang terkait dengan proses atau metode, badan klaim biasanya disusun berdasarkan urutan proses atau metode karena suatu proses atau metode biasanya sangat terbatas pada urutan yang telah ditentukan. Dalam klaim proses atau metode, berbeda urutan dapat menghasilkan proses atau metode yang berbeda.

Penulisan atau penyusunan badan klaim dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten. Berdasarkan pasal tersebut, klaim dapat ditulis atau disusun dalam dua cara. Pertama, klaim disusun dalam bentuk dua bagian, dimana bagian pertama memuat pernyataan yang menunjukkan bidang teknik dari penemuan (invensi) sebelumnya, dan bagian kedua memuat pernyataan teknis mengenai penemuan (invensi) yang dimintakan perlindungan paten. Kedua, klaim disusun dalam bentuk pernyataan tunggal yang memuat penjelasan mengenai inti penemuan. Pemilihan salah satu cara dari dua cara yang tersedia tersebut pada prinsipnya diserahkan kepada Pemohon karena tidak ada ketentuan di bidang paten yang mengharuskan salah satu cara penulisan yang wajib. Pasal 25 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten hanya menjelaskan kemungkinan cara penulisan klaim, yaitu cara dua-bagian atau cara pernyataan-tunggal.

Penulisan klaim cara dua-bagian mempunyai karakteristik khusus yang ditunjukkan dengan adanya frasa “yang dicirikan” dalam badan klaim. Penulisan cara dua-bagian pada umumnya cocok untuk invensi yang prior art-nya sudah cukup jelas dan invensi yang dimintakan perlindungan hukum terkait dengan adanya penambahan fitur yang baru pada prior art. Dalam hal ini, fitur yang baru tersebut ditempatkan atau dijelaskan setelah frasa “yang dicirikan”. Penulisan klaim cara dua-bagian ini mempunyai keunggulan, paling tidak bagi Pemeriksa Paten (Direktorat Paten), karena dengan membaca klaim yang seperti itu, dapat dengan mudah dimengerti bahwa penyempurnaan (improvement) dari invensi tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam fitur yang terdapat setelah frasa “yang dicirikan” tersebut. Namun, penulisan klaim cara dua-bagian ini tidak serta merta dapat dengan mudah dipakai untuk semua jenis invensi. Hal ini khususnya jika invensi yang akan diklaim terkait dengan penyempurnaan yang cukup kompleks. Juga, cara penulisan dua-bagian ini biasanya dipilih oleh para drafter klaim yang sudah berpengalaman.

———————————————

John L. Landis, The Mechanics of Patent Claim Drafting, Practising Law Institute, New York, 1970, hal. 6-9.

Harold C. Wegner, Patent Law in Biotechnology, Chemicals & Pharmaceuticals, second edition, Stockton Press, New York, 1994, hal. 406.

Ibid.

David V. Radack, Reading and Understanding Patent Claims, JOM, 47 (11) (1995), hal 69.

In re Stencel, 822, F.2d 751, 754-755, 4 USPQ2d 1071, 1073 (Fed. Cir. 1987).

Philip W. Grubb, Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy, Clarendon Press, Oxford, 1999, hal. 307.

Wegner, Ibid.

Dalam bidang invensi tertentu, bagian penghubung sudah tertentu dan tidak dimungkinkan untuk menggunakan bagian penghubung yang lebih bersifat tidak membatasi.

Landis, Ibid., hal 8.

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten.

Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten.

Peraturan Pemerintah R.I Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten dan ketentuan lain di bidang paten tidak ada yang memuat penjelasan mengenai frasa “yang dicirikan” tersebut, namun praktek penggunaan frasa yang seperti itu lazim di EPO.

Read 217 timesLast modified on Monday, 06 August 2012 04:12
Published in Artikel Paten
Dr. Robinson H. Sinaga

email : robinson.h.sinaga@dgip.go.id

———————————————- ——-

Protokol Madrid: Bring it On !

Written by  

Protokol Madrid: Bring it On !

Courage is not simply one of the virtues, but the form of every virtue at the testing point.  ~C.S. Lewis

Pendahuluan

Kualitas perlindungan HKI di tanah air, sangat berpengaruh terhadap laju pembangunan ekonomi nasional. Merek merupakan salah satu bidang HKI yang berfungsi sebagai komponen penting dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek juga aset yang memiliki nilai tambah (value added) khususnya bagi pelaku usaha. Melalui merek lah suatu produk barang dan jasa menjadi dikenal oleh para konsumen dan kelangsungan usaha dapat dipertahankan.

Seiring dengan arus globalisasi di bidang ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan barang dan jasa, perlindungan merek secara internasional menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak bagi para pelaku usaha yang hendak memasarkan produknya ke luar negeri. Untuk itulah pendaftaran merek Internasional melalui sistem Madrid Protocol akan sangat membantu para pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya di semua negara anggota Madrid Protocol tersebut hanya dengan satu permohonan. Pertanyaannya, apakah parastake holderssiap jika aturan ini diberlakukan?

Pengertian dan Istilah

The Madrid system for the international registration of marks (the Madrid system) established in 1891 functions under the Madrid Agreement (1891), and the Madrid Protocol (1989). It is administered by the International Bureau of WIPO located in Geneva, Switzerland.[1]

Protokol Madrid bukan hal baru bagi negara di dunia, terutama bagi negara yang mengandalkan merek dalam perdagangan global. Konsep dasar Protokol Madrid adalah satu aplikasi merek untuk mendapatkan perlindungan hukum di banyak negara. Tujuan dari Konvensi Madrid Protocol adalah untuk mempermudah pendaftaran merek di sejumlah negara melalui satu aplikasi, satu bahasa, satu pemeriksaan formal dan satu kali pengumuman.

Sejauh ini Madrid Protocol telah diterapkan di negara maju seperti Jerman, Swiss, dan Jepang. Sementara itu negara ASEAN yang telah memulai sistem ini  seperti Singapura dan Vietnam yang meliputi pendaftaran merek secara internasional dapat dijadikan acuan untuk pendaftaran e-register bagi negara ASEAN yang pada dasarnya sudah mengetahui konsep Madrid Protocol yang diterapkan oleh negara tetangga

Tantangan Masa Depan

Siap atau tidak pemerintah kini melakukan revisi terhadap UU No. 15/ 2001 tentang Merek, guna menyesuaikan dengan ketentuan internasional. Langkah itu diambil dalam rangka meratifikasi Protokol Madrid untuk mempermudah pendaftaran HKI produk Indonesia di luar negeri. Ratifikasi diharapkan dapat mempermudah produk Indonesia mendapatkan status go internasional.[1]

Dalam amendemen UU Merek, yang sedang dibahas oleh pemerintah saat ini sudah mencantumkan soal pendaftaran merek secara internasional melalui Protokol Madrid. Artinya, bergabungnya Indonesia ke Protokol Madrid itu tinggal menunggu waktu, kalaupun ada pembahasan untuk mengkaji untung ruginya meratifikasi konvensi itu, hal itu tidak akan menjadi hambatan, kemungkinan yang terjadi hanya menunda beberapa saat.

Tendensi keikutsertaan dalam protokol Madrid dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal itu seperti terlihat dalam tabel yang dirilis WIPO beberapa waktu lalu sebagai berikut:

Up to 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Agreement 50 1 0 0 2 2 0 1 0 56
Protokol 41 9 5 2 5 5 1 4 3 75

Sesungguhnya beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sudah terlebih dahulu bergabung dengan Protokol Madrid seperti Singapura dan Vietnam. Dari data terbaru yang ada di situs WIPO hingga tahun 2009, tercatat sebanyak 84 negara sudah meratifikasi konvensi Protokol Madrid, ditambah dengan negara dari anggota Masyarakat Eropa. Hal ini setidaknya menimbulkan pertanyaan mengapa Indonesia sangat ‘takut’ terlibat dalam protokol Madrid?

Pro kontra timbul ketika konsultan hukum HKI disinyalir menolak lantaran ketakutan kehilangan bisnis konsultasi pengajuan merek. Hal itu bisa dipahami karena revisi itu membuka peluang permohonan merek internasional melalui satu pintu atau langsung ke HKI Depkumham tanpa harus melalui konsultan. Hingga saat ini, sesuai dengan UU Merek, setiap permohonan merek dari luar negeri ke Indonesia harus melalui konsultan HKI.

Bila dilihat dari sisi pengusaha, jelas Protokol Madrid akan menguntungkan mereka. Sudah bisa dipastikan bahwa mereka akan mendukung Indonesia bergabung ke Protokol Madrid karena memberikan kemudahan bagi mereka untuk mendaftarkan merek ke luar negeri. Dari sisi pemilik merek, konvensi itu memberikan harapan akan memacu pengusaha lokal mendaftarkan merek dagang ke mancanegara karena prosedurnya sangat sederhana, mudah dan biaya relatif murah.

Walau konsultan HKI akan terkena dampak langsung dari ratifikasi konvensi itu. Namun, para konsultan hendaknya juga harus kreatif tidak hanya mengandalkan pemasukan dari jasa pendaftaran merek asing. Banyak jasa berkaitan dengan HKI yang bisa diberikan oleh para konsultan kepada kliennya seperti perjanjian lisensi atau membantu sosialisasi pemerintah.

Praktek Protokol Madrid

China, selama 3 tahun berturut-turut sejak 2005 hingga tahun lalu tercatat sebagai negara tujuan utama bagi pengusaha untuk mendaftarkan merek dagang berdasarkan sistem Madrid. China dinilai oleh pemilik merek merupakan pasar potensial dan sangat berkembang, sehingga setiap merek produk yang akan masuk ke negara tersebut diusahakan untuk didaftarkan oleh pemiliknya.

Menurut data yang dirilis oleh WIPO belum lama ini, pada tahun lalu, organisasi hak kekayaan Intelektual dunia itu mencatat sebanyak 17.829 permohonan merek ditujukan ke China. Jumlah itu meningkat 6,9% bila dibandingkan dengan 2007 sebanyak 16.676. Jika dibandingkan pemohon merek dengan Sistem Madrid lewat WIPO pada 2007 naik sebesar 5,3% dari 39.945 anggota.  Terakhir Ghana dan Madagaskar meratifikasi Protokol Madrid. Jerman mengajukan permohonan merek terbesar dengan Sistem Madrid lewat WIPO pada 2008. Kemudian, langkah ini disusul oleh Perancis dan AS. Asia hanya masuk. 15 besar dalam permohonan tersebut yaitu China dan Jepang. Sejumlah perusahaan ternama dari Jerman seperti lidl, Henkel, Boehringer lngelheim BSH Bosch und Siemens, Deutsche Telekom, M1P Metro tercatat sebagai pemilik merek terbanyak yang mendaftarkan merek dagangnya melalui WIPO.[1]

Dari kawasan Asia, hanya ada lima negara yang masuk dalam 40 besar negara tujuan pendaftaran merek dagang berdasarkan sistem Madrid. Kelima negara itu adalah China, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Vietnam. Beberapa negara lain di Asia tidak tercatat sebagai negara tujuan pendaftaran merek menggunakan sistem Madrid di WIPO seperti Indonesia karena belum meratifikasi Protokol Madrid.[1]

Dirjen WIPO, Francis Curry, mengatakan bahwa berlanjutnya pertumbuhan permohonan pendaftaran merek menggunakan sistem Madrid menunjukkan pentingnya peranan merek dagang dalam kegiatan bisnis. “Merek dagang memainkan peranan kunci dalam menimbulkan kepercayaan kepada konsumen,” kata Gurry dalam siaran persnya yang diterbitkan belum lama ini.

Dari segi biaya, sistem Madrid, jelas relatif lebih murah dan efisien karena para pemohon tidak harus ke masing-masing negara untuk mendaftarkan merek dagangnya.Sistem itu diyakini akan meningkatkan permohonan merek ke Indonesia, sedangkan dari Indonesia juga terbuka bagi pengusaha, terutama UKM yang memiliki merek yang cukup kuat untuk ke pasar global. Selama ini, keluhan yang seringkali terjadi adalah kurangnya akses bagi para pengusaha atau UKM, maka sudah saatnya sistem ini menjadi pertimbangan.

Penutup

The protocol is a filing treaty and not a substantive harmonization treaty.[1]

Pernyataan tersebut dirilis dalam situs paten AS. Jika melihat hal itu seharusnya Indonesia tidak perlu takut lagi terlibat dalam sistem ini. Protocol Madrid tidak akan membuat Indonesia menjadi Negara yang akan didikte oleh Negara lain jika saja pemerintah siap tidak hanya meratifikasi aturan yang ada, akan tetapi juga mempersiapkan infrastruktur demi terciptanya kondisi yang strategis.

Protokol ini sesungguhnya merupakan cara yang efektif dan efisien bagi pemegang merek baik individu maupun perusahaan untuk memastikan perlindungan merek mereka di berbagai Negara. Pemerintah pun memiliki hak untuk mendaftarkan atau tidak merek yang bersangkutan. Lebih lanjut, Direktur Jenderal HKI sendiri mengatakan di beberapa media bahwa isu ini bukan tentang apakah Indonesia akan ikut dalam sistem ini atau tidak tapi lebih pada kapan Indonesia akan masuk dalam sistem ini.

Read 402 timesLast modified on Thursday, 28 June 2012 08:45
Published in Artikel Merek
Lily Evelina Sitorus

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI)
email di  lily.evelina@dgip.go.id

——————————————————————— ————–

Obyek Perlindungan Hak Desain Industri

Written by  

Rate this item

(0 votes)
Obyek Perlindungan Hak Desain Industri

Designing: A creative activity – it involves bringing into being something new and useful that has not existed previously (Reswick, 1965)

Dalam dunia akademis Desain Industri atau product design adalah erat hubungannya dengan fungsi, bahan baku, teknologi serta pemasaran (produk yang marketable). Ada beberapa fungsi dikaitkan dengan mendesain produk: [1]

  1. Fungsi teknik, yang antara lain menyangkut keamanan dan kesehatan bagi pemakai, serta keandalan dan teknologi produk tersebut.
  2. Fungsi fisik, yang menyangkut siapa pemakai produk tersebut, apakah anak-anak, dewasa atau orang cacat.
  3. Fungsi psikologis, yang antara lain menyangkut orang yang memakai produk tersebut berdasarkan latar belakang sosial dan kondisi pemakai, nilai simbolis, pengaruh model, pengaruh kegunaan produk, dan sifat produk.
  4. Fungsi estetis, yang antara lain menyangkut proporsi bentuk, warna-warna produk dan sebagainya berdasarkan apresiasi terhadap keindahan yang dihubungkan dengan selera yang disenangi oleh orang yang melihatnya.
  5. Fungsi ekonomis, antara lain yang berhubungan dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik dan tahan lama.
  6. Fungsi sosial, antara lain yang berhubungan erat dengan pengaruh dari produksi produk tersebut terhadap masyarakat seperti, sumber bahan dan energi, pencemaran lingkungan dan sebagainya.

Desain Industri dalam bahasa sehari-hari diartikan keseluruhan produk baik bentuk maupun fungsinya. Dalam dunia bisnis desain industri diartikan pengembangan produk baik fitur-fitur estetika maupun fungsinya dipertimbangkan terhadap pemasaran produk, biaya produksi, kemudahan dalam transportasi, penyimpanan, perbaikan, dan pembuangannya.

Dalam HKI desain industri sebagaimana dinyatakan World Intellectual Property Organization (WIPO) hanya dihubungkan dengan aspek ornamental dan estetika dari suatu produk atau dengan kata lain hanya terkait dengan penampilan dari suatu produk. [2] Sejalan dengan definisi dari WIPO tersebut, dalam UU Desain Industri dinyatakan definisi Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. [3] Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa unsur dari Desain Industri adalah kreasi, kesan estetis, dapat diterapkan dalam produk industri.

Kreasi dalam Desain Industri dapat berwujud dua dimensi dan/atau tiga dimensi. Bentuk dan konfigurasi adalah kreasi Desain Industri yang berwujud tiga dimensi (shape and configuration), sedangkan komposisi garis dan warna adalah kreasi Desain Industri yang berwujud dua dimensi (pattern and ornamentation), yaitu sesuatu yang ditambahkan atau ditempatkan pada permukaan barang. [4]

Kesan estetis (aesthetic impression) adalah kesan keseluruhan dari penampilan suatu produk yang memberi kesan indah bagi orang yang melihat produk tersebut. Jadi yang menentukan suatu Desain Industri itu berbeda secara signifikan atau tidak dengan Desain Industri lainnya adalah kesan estetis yang ditimbulkannya apakah kesannya terlihat sama atau tidak. Perbedaan yang kecil atau perbedaan yang tidak signifikan tetap dapat dikatakan memiliki kesamaan dalam Desain Industri.

Dapat diterapkan dalam produk industri artinya kreasi Desain Industri tersebut dapat diterapkan dalam produk industri baik itu yang dihasilkan dengan mesin (manufaktur) maupun yang dihasilkan dengan tangan manusia (kerajinan tangan).

Bagaimana suatu desain yang hanya ditujukan semata-mata fungsi atau teknis, apakah termasuk dalam obyek hak Desain Industri? Desain yang ditujukan semata-mata fungsi atau teknis atau sering disebut dengan engineering design (bukan engineering product) adalah penggunaan prinsip ilmu pengetahuan, informasi dan imajinasi teknis dalam mendefinisikan suatu struktur mekanik, mesin atau sistem untuk menjalankan fungsi tertentu dengan ekonomis dan efisien (Fielden, 1963). [5]Dalam hal ini harus dibedakan antara engineering design yang menekankan pada kreasi-kreasi desain (bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna) denganengineering product yang merupakan jenis produk yang lebih menekankan pada aspek engineering (misalnya: mesin pemotong rumput, mesin pembajak sawah, mesin gergaji, dsb). Yang tidak termasuk dalam obyek hak Desain Industri adalah jika suatu product engineering yang hanya mengandung engineering design. [6] Jadi apabila suatu product engineering dikreasikan dengan menggabungkan engineering design untuk menjalankan fungsi teknis produk dengan aesthetic design sebagai daya tarik produk, maka dapat dimasukkan sebagai obyek hak Desain Industri. Contohnya produk mesin gergaji yang diberi penutup atau casing beraneka-ragam di pasaran sehingga dapat menimbulkan kesan estetis yang berbeda antara satu produk mesin gergaji dengan lainnya maka dapat dimasukkan sebagai obyek hak Desain Industri, karena memadukan antara engineering design dengan aesthetic design.

Untuk mendapatkan perlindungan hak Desain Industri, suatu Desain Industri haruslah memenuhi persyaratan tertentu. Dalam UU Desain Industri dinyatakan bahwa hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Suatu Desain Industri dianggap baru apabila pada saat dimohonkan tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya dapat berupa pengumuman dan/atau penggunaan Desain Industri sebelum tanggal penerimaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. [7]

Perbedaan antara satu Desain Industri dengan Desain Industri lainnya, haruslah didasarkan oleh kesan estetis yang ditimbulkannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 UU Desain Industri bahwa suatu kreasi Desain Industri bertujuan untuk memberikan kesan estetis. Jadi untuk dapat dikatakan memiliki kebaruan, Suatu Desain Industri harus memiliki perbedaan kesan estetis (berbeda secara signifikan) dengan Desain Industri lain yang sudah ada sebelumnya, dan juga bukan merupakan kombinasi dari fitur-fitur Desain Industri yang sudah ada atau diketahui sebelumnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 25 Ayat (1) perjanjian TRIPs (Agreement on Trade of Related Aspects on Intellectual Property Rights). [8]

Perbedaan kecil antara satu Desain Industri dengan Desain Industri lainnya apabila dipandang masih memperlihatkan kesan estetis yang sama, maka masih dapat dikatakan kedua Desain Industri tersebut memiliki kesamaan. Misalnya perusahaan mobil A memproduksi suatu desain mobil yang baru dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI, kemudian sebulan setelah produk mobil A launching, perusahaan mobil B mendaftarkan desain mobil yang sama dengan perusahaan A tersebut akan tetapi ada sedikit perbedaan pada spion dan terdapat penambahan asesoris berupa stiker gambar pada bodi mobil (lihat gambar). Pertanyaannya, apakah Desain Industri mobil yang diproduksi oleh perusahaan mobil B memiliki kebaruan Desain Industri?

Apabila kita membandingkan hanya berdasarkan sama (identik) atau tidak sama (tidak identik) berdasarkan penglihatan semata, maka bisa saja kita katakan keduanya tidak identik karena terdapat perbedaan pada spion dan stiker bodi. Namun apabila kita membandingkan dengan menggunakan kriteria sama atau tidak sama berdasarkan inti kreasi Desain Industri yang membentuk kesan estetis, maka kedua Desain Industri tersebut dapat dikatakan memiliki kesamaan Desain Industri. Hal ini dikarenakan perbedaan spion terhadap tampak keseluruhan Desain Industri mobil sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Sedangkan stiker bodi pada mobil hanyalah penambahan dari Desain Industri yang sudah terdaftar milik orang lain, sehingga hal inipun dapat diabaikan (seolah-olah tidak ada pada mobil). Dengan demikian desain mobil yang didaftarkan oleh perusahaan B tidak dapat didaftarkan karena bodi mobil yang menjadi inti dari desain mobil tersebut milik pihak lain yaitu perusahaan A. Komponen berupa spion dan stiker mobil yang menjadi tambahan pada desain mobil tersebut, apabila keduanya memiliki kebaruan maka masing-masing komponen tersebut dapat diajukan permohonan pendaftaran desain industri tersendiri.

Cara membandingkan dengan didasarkan pada penglihatan mata terhadap inti kreasi Desain Industri yang memberikan kesan estetis, menurut pendapat penulis lebih tepat jika dikaitkan dengan definisi yang ada pada UU Desain Industri. Dalam hal ini ketentuan mengenai kebaruan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Desain Industri dihubungkan dengan definisi Desain Industri dalam Pasal 1 Angka 1 UU Desain Industri dan Pasal 25 Ayat (1) Perjanjian TRIPs. Jika kita hanya menggunakan penglihatan mata saja tanpa disertai penilaian berdasarkan inti kreasi Desain Industri yang memberikan kesan estetis, maka akan menyebabkan timbulnya suatu peniruan intelejen (intelligent imitation) yaitu peniruan terhadap desain terkenal yang sudah ada sebelumnya hanya dengan menambahkan beberapa fitur (kreasi) pembeda, dan hal ini merupakan peniruan yang tidak orisinal (slavish imitation) dan akan menimbulkan kebingungan antara produk satu dengan produk lainnya (confusion between the products). [9]

Siapa aktor yang dapat menilai dalam membandingkan antara satu Desain Industri dengan Desain Industri lainnya? Aktor tersebut adalah informed user (Pengguna Yang Mengerti Desain), dimana ia sebagai orang yang mengerti desain (design expert) dan juga pengguna akhir (final consumer) dari produk yang sedangkan diperbandingkan. Terkadang sulit untuk menemukan kriteria informed user pada seseorang, namun dalam prakteknya dapat diwakili oleh dua orang yaitu ahli desain (design expert) dan pengguna akhir (final consumer). Ahli desain lebih menilai terhadap corak gaya dari produk (kreasi desain), sedangkan pengguna akhir produk tidak dalam posisi untuk menilai lebih dalam terkait dengan corak gaya dari produk, hanya dari segi penampakan luarnya saja. Contohnya pada desain perhiasan dan produk teknologi tinggi (high tech product), pendapat dari ahli desain lebih dominan dibanding dengan pendapat dari pengguna akhir, dimana ahli desain dapat mengidentifikasi secara tajam corak gaya dari desain tersebut yang tidak dapat dipersepsikan oleh pengguna akhir. Jadi informed user-lah yang mengendalikan antara dua pandangan ekstrem tersebut, apakah suatu produk lebih dekat pada pendapat pengguna akhir atau lebih dekat pada pendapat ahli desain. [10]

Catatan Kaki:


[1] Ita Gambiro dikutip dalam buku: Budi Santoso, S.H., M.S., “Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri),” (CV. Mandar Maju: Bandung, 2005), hal. 63

[2] “Looking Good: Designs for Small and Medium-sized Enterprises An Introduction to Industrial”, (World Intellectual Property Organization: Geneva – Switzerland) Booklet WIPO Publication No. 498(E) second edition, hal. 1.

[3] Pasal 1 Angka 1 UU No. 31/2000 Tentang Desain Industri.

[4] Brian W. Gray and Effie Bouzalas, “Industrial Design Rights: An International Perspective” (Kluwer Law International and International Bar Association: London, 2001), hal. 17.

[5] Pendapat G.B.R. Fielden yang dikutip dari Buku: J. Christopher Jones, “Design Methods Seeds of Human Futures,” (Wiley-Interscience: London, 1970), hal. 3. “Engineering design is the use of scientific principles, technical information an imagination in the definition of a mechanical structure, machine or system to peform prespecified function with the maximum economy anf efficiency (Fielden, 1963)

[6] Teks dalam Pasal 25 Ayat (1) Perjanjian TRIPs: “Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.”

[7]Pasal 2 UU No. 31/2000 Tentang Desain Industri.

[8]Pasal 25 Ayat (1) Perjanjian TRIPs: “Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.

[9] Vincenzo Scordamaglia, “Design Protection in Europe the Directive and Community Design Regulation: History, Rationale of Regional Protection in Europe,” (dokumen pada “National Workshop on a Regional ASEAN Design System,” Manila, 24 Juni 2005), hal. 8.

[10] Vincenzo Scordamaglia, “Design Protection in Europe the Directive and Community Design Regulation: History, Rationale of Regional Protection in Europe,”(dokumen pada “National Workshop on a Regional ASEAN Design System,” Manila, 24 Juni 2005), hal. 9.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Spam Protection by WP-SpamFree