Sastra dan E(ste)tika Massa

oleh Yasraf Amir Piliang
makalah diskusi gerakan cakrawala flp bandung “sastra dalam budaya massa”
sabtu, 22 maret 2008 gsg atas masjid salman itb

Perbedaan ekspresi kebudayaan sering ditampilkan dalam bingkai pertentangan atau oposisi biner (binary opposition), misalnya pertentangan antara budaya tinggi (high culture) dan budaya massa (mass culture). Di dalam dunia sastra, khususnya, ada pertentangan antara `sastra tinggi’ dan `sastra rendah’. Metafora spasial macam ini di dalam sastra digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara bentuk-bentuk sastra yang dianggap mempunyai nilai-nilai `luhur’ (indah, suci, atas, serius, mulia, tinggi), dan yang mempunyai nilai-nilai `bawah’ (rendah, banal, buruk, profan, asal jadi, instan).
Perkembangan industrialisasi (produksi, komunikasi dan konsumsi massa) berperan besar dalam memberikan ruang bagi tumbuhnya `sastra massa’ atau `sastra populer’, yaitu bentuk-bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problematika dan selera orang-orang kebanyakan (people). Sastra macam ini menjadi bagian dari `industri budaya’ (culture industry), yang diproduksi untuk massa yang luas melalui pola-pola industrial. Ada semacam proses `kapitalisasi’, di mana sastra—dengan sengaja atau tak disengaja—menjadi tempat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, di dalam sebuah komodifikasi budaya’ (commodification of culture).
Konstruksi sastra sebagai bagian `industri budaya’, telah mengkhawatirkan kalangan kritikus sastra akan terciptanya sastra yang berbasis pada logika industri. Tentu saja, karya sastra—atau produk-produk kebudayaan lainnya—tidak dapat disamakan dengan barang-barang industri. Akan tetapi, logika industri itu setidak-tidaknya ikut mempengaruhi perkembangan strategi, bentuk, gaya, dan kandungan isi karya-karya sastra. Tekanan agar karya sastra dapat diterima, diapresiasi, dipahami dan dikonsumsi oleh massa yang luas agar memaksimalkan keuntungan ekonomi, telah mendorong ke arah bentuk-bentuk sastra yang disesuaikan dengan selera massa itu sendiri.
Perkembangan bentuk-bentuk sastra yang berbasis selera massa, produksi massa dan konsumsi massa telah menimbulkan berbagai kontradiksi menyangkut standar ukuran, metode penilaian (judgement), penerimaan (reception) dan otoritas dalam pengelolaan, penilaian dan penyaringan karya sastra. Muncul berbagai kontradiksi antara bakuan-bakuan penilaian sastra sebagaimana dikembangkan oleh lembaga-lembaga yang selama ini dianggap mempunyai otoritas penilaian (perguruan tinggi, dewan kesenian) dan model konsumsi, pembacaan (reading) dan pemaknaan yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Muncul kontradiksi untuk mengatakan mana sastra yang `baik’dan yang `buruk’.
Ada pula persoalan bagaimana bentuk-bentuk sastra itu dipertanggungjawabkan secara sosial, kultural, moral bahkan spiritual.
Bentuk-bentuk sastra yang membawa pesan moral, ideologi atau agama tertentu (misalnya sastra Islami), mendapatkan tantangan untuk mampu memperlihatkan landasan estetik-etiknya (ethico-aesthetic). Berbeda dengan sastra populer yang tidak membawa nama moral, ideologi atau agama tertentu, sastra populer `ideologis’ atau `agamis’harus mampu memperlihatkan pemikiran moral ini, karena bentuk-bentuk sastra itu menempatkan dirinya sebagai `representasi’ nilai-nilai sosial, moral, ideologi atau spiritual-keagamaan itu sendiri.

Budaya Massa dan Ideologi `Popularisme’

Ada relasi yang tidak dapat dipisahkan antara perkembangan industrialisasi dan kapitalisme dengan apa yang disebut sebagai budaya massa (mass culture). Budaya massa adalah sebuah budaya khusus yang berkembang seiring perkembangan industrialisasi, produksi massa komunikasi massa dan konsumsi massa. Sebagai bentuk produksi massa, budaya massa `diproduksi untuk massa yang luas, berbeda dengan `budaya elit’ (elit culture), yang hanya dikonsumsi oleh elit kebudayaan tertentu saja.

Kata `massa’ pada istilah `budaya massa’ mempunyai konotasi positif sekaligus negatif. Ia dikaitkan dengan kemajuan sekaligus kemunduran, demokrasi sekaligus totalitarianisme. Istilah ini dikaitkan dengan persoalan tingkat, derajad, status atau posisi tertentu dalam kebudayaan. Dalam pengertiannya yang lebih netral `massa’ berarti `rakyat kebanyakan’. Sehingga, `budaya massa’, berdasarkan pengertian netral ini, diartikan sebagai sinonim dari `budaya rakyat kebanyakan’ (culture of people), yaitu kebudayaan yang tumbuh dan hidup di dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan prinsip, bentuk dan nilai-nilai yang membangunnya.
Dalam pengertian lebih negatif, kata `massa’ diartikan sebagai sesuatu yang rendah, bawah (base), murahan, vulgar, umum (common) atau rata-rata (mean). Ia menunjuk pada rakyat kebanyakan (common people), kaum pekerja (working people) atau orang biasa (ordinary people), untuk membedakannya dengan kelompok elit, kelas atas (high class), atau kaum profesional. Menyangkut `selera’ (taste), istilah `massa’ menunjukkan pada satu standard `selera orang kebanyakan’ atau `selera massa’ (mass taste), yaitu standard selera atau apresiasi estetik yang rendah, bawah, rata-rata atau vulgar, untuk membandingkannya dengan standard selera kelompok-kelompok elit, yang dicirikan oleh standard selera yang tinggi, bermutu dan halus.

Istilah budaya massa juga sering disamakan dengan istilah `budaya populer’ (popular culture), disebabkan kata `populer’ juga menunjuk pada pengertian `rakyat kebanyakan’ dan standard estetik rendah.
Misalnya, novel populer atau majalah populer, yang dianggap bermutu rendah, untuk membedakannya dengan novel atau majalah bermutu tinggi dan dalam. Budaya populer menunjuk pada budaya dengan standard rata-rata dan selera orang biasa (ordinary people) yang diproduksi secara massal, untuk membedakannya dengan budaya elit atau kelas atas, yang diproduksi secara khusus. Dalam hal ini, kata `populer’ biasanya dikaitkan dengan kelompok mayoritas yang dikendalikan oleh kelompok elit tertentu di dalam sebuah pola industri budaya.

Sastra dan budaya populer dibangun setidak-tidaknya oleh tiga prinsip. Pertama, imajinasi populer (popular imagination), yaitu imajinasi dan fantasi-fantasi bersifat murahan, picisan, banal, vulgar tentang cinta, nasib, gaya hidup, sebagai cara menarik perhatian `massa populer’. Kedua, komunikasi populer (popular discourse), yaitu berbagai bentuk komunikasi bersifat dangkal, permukaan, menghibur ketimbang mencerahkan dan memberi wawasan pengetahuan. Ketiga simbol populer (popular symbol), yaitu simbol-simbol tentang kecantikan, kegagahan, kesuksesan, kebahagiaan bahkan kesalehan, yang ditampilkan pada tingkat permukaan.

Dalam perkembangannya, ada tiga sikap berbeda terhadap budaya populer. Pertama, pandangan `modernis’, yang melihat budaya populer sebagai bentuk kebudayaan yang merusak keluhuran budaya tinggi, yang merayakan selera massa, yang tak memiliki tanggungjawab estetik, etik dan sosial, sehingga harus ditolak. Kedua, `posmodernis radikal’, yang memberi ruang seluas-luasnya bagi budaya populer untuk berkembang sejajar dengan bentuk-bentuk budaya (tinggi) lainnya di dalam iklim demokratisasi dan relativisme kebudayaan. Ketiga, `posmodernis pluralis’atau `kritis’, yang mengakui ruang hidup bagi budaya massa, dalam skema pengakuan akan pluralisme budaya, akan tetapi menuntut tanggungjawab estetik, etik, sosial dan kulturalnya.

Menolak Sastra Populer
Para pendukung modernisme, seperti Theodor Adorno, Max Horkheimer dan W. F Haug, menolak sastra dan budaya populer, karena dibangun berdasarkan prinsip `industri budaya’ (culture industry), yaitu kebudayaan yang diproduksi berdasarkan prinsip-prinsip dasar industri dan komoditi, yang tidak mendorong ke arah `pencerahan’(Enlightenment). `Sastra populer’, sebagai bagian `industri budaya’ adalah sastra yang dikonstruksi oleh sekelompok elit dari atas (elit penulis, produser, penerbit, pengiklan), tetapi sering mengatasnamakan rakyat, untuk membedakannya dari budaya rakyat, yang benar-benar tumbuh dari bawah, yaitu dari rakyat itu sendiri (folk culture).

`Sastra tinggi’ adalah sastra yang mempunyai standard (kualitas, estetik, selera) yang tinggi, yang diciptakan berdasarkan kemampuan kreativitas dan daya inovasi yang tinggi, sehingga selalu menghasilkan sesuatu yang baru (newness), yang belum ada sebelumnya. Ia adalah sastra yang dilandasi oleh semangat kemajuan (progress), yaitu semangat penemuan terus-menerus wilayah-wilayah baru kebudayaan.
`Sastra rendah’ atau `sastra populer’, sebaliknya, adalah sastra yang mempunyai standard kualitas, mutu dan selera yang rendah, yang ditampilkan `seakan-akan’ baru dan inovatif, padahal hanya mengulang dan mengimitasi apa yang telah ada sebelumnya.

Sastra populer, berdasarkan pandangan modernis, termasuk ke dalam kategori `budaya rendah’, karena merayakan selera massa atau orang kebanyakan, demi mendapatkan popularitas. Sastra massa diproduksi oleh sekelompok elit (penulis, seniman, produser, distributor), yang mencari segala cara agar karyanya diterima oleh massa luas, dengan mengutamakan motif keuntungan (profit). Karya sastra itu kini menjadi  bagian dari industri kebudayaan, yang menghasilkan karya-karya yang memenuhi `selera massa’ (selera rata-rata), yang mudah dipahami oleh massa yang luas. Selera itu tidak berasal dari massa, tetapi dikonstruksi untuk mereka oleh para elit produser.
Sastra populer membangun sebuah kategori estetik yang komersial, yang oleh. W.F. Haug disebut sebagai `estetika komoditi’ (commodity aesthetics), yaitu estetika yang melaluinya bentuk-bentuk estetik diciptakan berlandaskan motif daya tarik, keterpesonaan eye catching dan perhatian massa konsumer semata, dengan mengangkat berbagai bentuk daya pesona (fetishism) untuk memenuhi hasrat rendah (desire) pembaca. Untuk itu, sastra mengeksploitasi anekaragam emosi, sentimen, hasrat, ideal, angan-angan, dan imajinasi poluler yang hidup di dalam pikiran kolektif (collective consciousness), agar lebih mudah dicerna dan dipahami oleh massa, tanpa memerlukan kompetensi pembacaan yang tinggi. Sastra macam ini tidak terlalu mementingkan logika dari sebuah ekspresi, demi merayakan daya pikat, daya tarik, daya pukau dan daya pesona .
Para pemikir modernis menolak mentah-mentah eksistensi sastra dan budaya populer, demi mempertahankan kemurnian dan keluhuran budaya tinggi, dengan menyucikannya dari kontaminasi budaya massa. Mereka ingin menjaga sifat-sifat luhur, tinggi dan otonom dari apa yang disebut `pencerahan murni’ modernisme, dengan berupaya melepaskannya dari cengkeraman dan tekanan budaya massa, yang dianggap bersifat rendah, murahan, sampah, picisan, kitsch dan banal; yang tidak dibangun berdasarkan standard mutu, selera dan kepekaan estetik yang tinggi, yang lebih mementingkan daya pikat ketimbang pencerahan pengetahuan dan kebenaran.
Penyucian sastra dan budaya tinggi adalah dengan melepaskannya dari cengkeraman pengaruh industrialisasi, komersialisasi dan komodifikasi budaya, khususnya dari pengaruh estetika komoditi kapitalisme. Kaum modernis menolak sastra populer karena dianggap lebih mengutamakan penampakan luar, sifat permukaan, kekuatan menghibur, daya pesona, dan tidak terlalu memperdulikan kedalaman makna, peran edukasi, legitimasi pengetahuan (knowledge), kebenaran informasi, dan muatan kebenaran (truth). Sastra populer cenderung melakukan berbagai bentuk penyederhanaan, reduksi kultural, manipulasi pikiran ke arah imajinasi-imajinasi populer (tentang kecantikan, kesempurnaan, kehidupan utopis), tanpa didukung oleh argumentasi logis, sehingga tidak membangun massa (pembaca) yang kritis.

Merayakan Sastra Populer
Bila kaum modernis melihat sastra dan budaya populer sebagai budaya rendah—dan oleh karena itu harus ditolak—kaum `posmodernis radikal’ (radical postmodernist) justeru mengakui sastra dan budaya massa sebagai bentuk ekspresi yang legitimated. Pos-modernisme radikal ingin mendekonstruksi benteng Pemisah Besar budaya tinggi/budaya rendah, dengan membiarkannya `melebur’, sehingga dapat diciptakan sebuah ruang `heterogenitas sastra’; dapat dihidupkan sastra-sastra pinggiran dan budaya rakyat yang sebelumnya ditolak modernisme; dengan sekaligus menolak segala bentuk pertentangan, oposisi biner dan hirarki budaya.
Dengan mendekonstruksi tembok pemisah budaya tinggi dan budaya rendah, klaim-klaim oposisi biner tinggi/rendah, elit/populer, luhur/murahan, seni/kitsch, indah/tidak indah tidak lagi relevan.

Posmodernisme radikal menuntut dekonstruksi besar-besaran konsep `sastra’ dan `kebudayaan’ itu sendiri, yang tak hanya mengakui `karya luhur’ atau `masterpiece’, tetapi juga segala bentuk sastra dan budaya yang selama ini dipinggirkan, direndahkan, dimarjinalkan, dan disubordinasikan. Kebudayaan lebih toleran, afirmatif dan inklusif, yang tidak menolak apapun, termasuk apa yang selama ini disebut sebagai `selera massa’, `estetika komoditi’ atau `selera populer’.
‘Popularitas’, menurut Fiske, adalah “. . .ukuran dalam kemampuan bentuk-bentuk budaya untuk melayani hasrat konsumernya”. Popularitas berkaitan dengan kuantitas, bukan kualitas. Artinya, semakin banyak pembaca yang terpuaskan hasratnya—terlepas apakah karya sastra itu berkualitas atau tidak—semakin populer karya itu. Yang menjadi persoalan adalah, siapa yang menentukan kualitas itu. Apakah konsumer itu sendiri, di dalam sebuah iklim demokratisasi kultural, sehingga apa yang memberikan kesenangan dan kepuasan, itulah yang berkualitas?
Akan tetapi, kualitas adalah sesuatu yang memerlukan `otoritas’, `disiplin’ atau `institusi’ untuk memutuskan, bukan otoritsa massa. Akan tetapi, karena `popularitas’ adalah motif utama budaya populer, ia harus mencari cara untuk mendapatkannya. Salah satu cara yang biasa digunakan adalah dengan menyesuaikan diri dengan selera dan tingkat pemahaman massa. Sebagaimana dikatakan Fiske, “. . .agar komoditi budaya menjadi populer, maka, ia harus mampu memenuhi aneka kepentingan orang-orang yang mengganggapnya populer dan kepentingan produser sendiri”. Karya sastra diciptakan sesuai dengan tingkat pemahaman dan selera massanya. Tugas karya sastra bukan membawa, tetapi sebagai `penghasut’ makna dan kesenangan (provoker). Produksi makna/kesenangan pada akhirnya merupakan tanggungjawab konsumer, sesuai minat, kepentingan, selera dan pemahamannya.

Karena di dalamnya makna tidak dikendalikan oleh penulis (produsen) akan tetapi `diproduksi’ oleh pembaca (konsumer), sastra populer memberi kekuatan pada orang kebanyakan untuk menghasilkan makna dan kesenangan berdasarkan hak, pilihan, preferensinya sendiri, sehingga membangun sebuah kekuatan sosial pembaca (social power) Sastra populer menjadi tempat menggugah `fantasi pembaca’, yang mengambil berbagai bentuk, dan semuanya mewujudkan kekuasaan kelompok subordinat untuk mendesakkan kendali atas representasi. Melalui fantas-fantasi yang mereka kembangkan dalam pembacaan, para pembaca mampu membangun `kekuatan semiotik’ (semiotic power).

Dalam hal inilah, Stuart Hall menyebut sastra dan budaya populer sebagai `budaya orang kebanyakan’, yaitu segala bentuk dan ekspresi budaya yang dilakukan oleh `orang-oran kebanyakan’ Sastra populer adalah sebuah tegangan berkelanjutan (hubungan, pengaruh dan  antagonisme) terhadap budaya dominan (elit), sebagai sebuah upaya merebut posisi. Sastra populer adalah sebuah bentuk perebutan hegemoni secara terus-menerus, untuk mendapatkan pengakuan kultural. Ia adalah bentuk perlawanan “. . .orang kebanyakan melawan blok-blok kekuasaan. . . kekuatan-kekuatan populer melawan `blok kekuasaan’.

Mengkritik Sastra Populer

Bila posmodernisme radikal merayakan sastra dan budaya populer melalui sikap inklusif dan afirmatif, `posmodernisme pluralis’ (pluralist postmodernism) menerima sastra dan budaya populer secara argumentatif dan kritis. Demokratisasi budaya yang dibentangkan oleh posmodernisme, tidak saja memberikan ruang bagi sastra populer, marjinal atau pinggiran untuk eksis, tetapi sekaligus memberinya tantangan untuk memperlihatkan kualitas, kedalaman dan tanggungjawabnya. Kebebasan yang diperoleh harus ditunjukkan oleh tanggungjawab (responsibility) dan landasan pemikiran etik, sebagai bentuk tanggungjawab sosialnya.

Penulis harus menunjukkan tanggungjawab bahasa, sastra, sosial dan bahkan spiritual karyanya. Meskipun relasi sebuah teks dan pembacanya semakin demokratis, di mana penulis tidak lagi menjadi penguasa `makna’, sementara pembaca kini mempunyai `kekuasaan’ atas teks yang dibacanya, di dalam sebuah relasi yang disebut Roland Barthes sebagai `matinya pengarang’ (death of author), akan tetapi, tidak berarti bahwa pengarang dapat lepas tangan terhadap teks produksinya.

Pengarang dapat menumpahkan segala imajinasi, hasrat dan fantasinya di dalam teks, tetapi harus disertai tanggungjawab, dengan mengutamakan standard kualitasnya. Tanpa tanggungjawab, Michael Schudson melihat sebuah bahaya dalam kesusasteraan, yaitu “. . .pengaburan sifat-sifat khusus teks tertulis (Italic penulis) . . .(dan) romantisasi dan sentimentalisasi pembaca seakan-akan ia ada di dalam kondisi sosial tertentu yang melampaui manusia (yang tanpa salah, tanpa dosa). Memang, para pembaca sastra dan budaya populer tidak menyerap karya sastra populer seperti busa sepons, akan tetapi bersifat selektif, reflektif, konstruktif bahkan `kreatif’ dalam pembacaan. Akan tetapi, tidak berarti tingkat refleksi, kritik atau kreativitas mereka sejajar dengan para pembaca sastra-sastra adiluhung. Kesejajaran eksistensial antara sastra populer dan sastra tinggi tidak berarti kesamaan kualitas keduanya.

Bagi Schudson, tanggungjawab sastra yang paling penting adalah tanggungjawab `pendidikan’, yang tugas utamanya adalah ‘memperdalam dan memperhalus kapasitas bagi respons bermakna’ masyarakat sastra.
Fakta bahwa para pembaca sastra populer merespons secara aktif karya sastra populer penting untuk diakui, akan tetapi tidak berarti bahwa sastra populer itu `kebal kritik’. Iklim demokratisasi dalam sastra menuntut kita untuk mengakui keragaman connoisseurship dan pluralitas bentuk-bentuk sastra dan landasan pengetahuan yang membangunnya. Akan tetapi, tidak berarti bahwa semua karya sastra itu harus “. . .diakui sama, semua tafsiran sah (valid), semua komunitas tafsir berdiri sendiri dan kebal kritik”.

Meskipun kita harus menghargai keragaman ekspresi, gaya, bentuk, tema, citra dan kandungan isi sastra-sastra berbeda, di dalam proses demokratisasi budaya, akan tetapi, tidak berarti bahwa karya-karya sastra itu bebas dari penilaian estetik-linguistik (aesthetic judgement), dari tanggungjawab sosial, dari nilai pendidikan, dari pandangan moral bahkan dari penilaian keagamaan. Demokratisasi sastra tidak berarti bahwa kita dapat menghasilkan teks-teks `asal jadi’ dan `instan’; bebas melakukan kesalahan (bahasa, data, konsep), karena lebih merayakan emosi, sentimen dan keterpesonaan pembaca, dengan mengabaikan kualitas; dan bebas kritik, karena menganggap sudah mendapatkan legitimasi sebagai `teks suci’ (novel Islami, puisi Islam).

Tanggungjawab penulis/produser terhadap karya sastra, jauh lebih penting daripada hak pembaca dalam interpretasi. Karena, pluralitas makna yang dihasilkan oleh pembaca tidak dapat dilepaskan dari `kualitas’ teks itu sendiri, sebagai prinsip hermeneutika tentang `obyektivitas teks’ (objectivity). Artinya, bagaimanapun beragam tafsiran (makna atau kesenangan) yang diproduksi oleh pembaca karya sastra, semuanya tidak bisa keluar dari kualitas dan obyektivitas `teks’ sastra itu sendiri. Dua teks yang berbeda kualitasnya tentu tidak akan memproduksi makna dan kesenangan yang sama pada para pembacanya yang beragam.

Tanggungjawab sastra ini semakin besar bila sebuah teks diberi label `teks moralis’(novel moral), `teks ideologis’ (novel kebangsaan) atau `teks relijius’ (novel Islami). Teks moral, ideologis dan religius mengemban tanggungjawab moral yang jauh lebih besar ketimbang teks-teks populer yang lebih `sekuler’, karena ia berurusan dengan `kebenaran’(truth), baik humanis maupun Illahiah’ (divine truth).

Fiske membicarakan `demokratisasi teks’ tidak di dalam konteks teks religius, tetapi teks sekuler, sehingga tanggungjawab bahasa, sosial, moral, religius penulis/produser teks tidak terlalu dipersoalkan.

Penulis mempunyai kebebasan menggunakan, mengolah, merangkai, meramu, mencampurkan bahkan mempermainkan prinsip-prinsip kesusasteraan, dalam rangka mengeksplorasi segala kemungkinan kreativitas, selama ia dapat mempertanggungjawabkan karyanya di hadapan `komunitas sastra’; ia dapat mempermainkan bahasa sebebas-bebasnya selama dapat menjelaskannya didalam masyarakat bahasa; ia dapat melakukan permainan moral, selama dapat membela diri  di dalam komunitas moral; bahkan ia dapat melakukan permainan ayat-ayat ketuhanan, selama ia dapat mempertanggungjawabkannya tidak saja di hadapan umat, tetapi di hadapan agama sebagai institusi dan Tuhan itu sendiri. Begitulah dinamika kesusasteraan dan kebudayaan.

Trans-kritisisme
Posmodernisme pluralis mengakui kesetaraan antara sastra tinggi dan sastra populer, dengan menghapus metafora spasial tinggi/rendah, sehingga setiap bentuk sastra mempunyai hak yang sama untuk hidup.
Posmodernisme pluralis menghargai perbedaan-perbedaan di antara bentuk dan ekspresi-ekspresi sastra yang beragam, sebagai bentuk  emokratisasi sastra. Melalui posmodernisme pluralis, berbagai bentuk ekspresi sastra yang selama ini dianggap rendah, marjinal, terpinggirkan, dan dianggap sebagai ekses kebudayaan—sehingga harus ditolak—kini menemukan ruang hidupnya, di dalam sebuah iklim `demokratisasi kultural’.
Meskipun demikian, pengakuan akan kesetaraan ekspresi-ekspresi sastra, tidak menjadikan semuanya hidup terpisah secara ekslusif, dengan nilai, makna, kebenaran, dan sistem penilaiannya sendiri (judgement system), sehingga ukuran-ukuran penilaian `sang lain’ (misalnya: kaum akademik) tidak bisa digunakan dalam menilai kategori lainnya (misalnya: budaya massa), di dalam sebuah `ketaksetaraan ukuran’ (incommensurability). Ada pandangan posmodernis radikal, bahwa penilaian karya sastra harus dilakukan oleh komunitasnya sendiri, dengan kriteria penilaian, sistem nilai, dan standar kualitasnya sendiri. Apa yang menurut mereka menghibur, menyenangkan dan memuaskan, itulah yang baik.
Bila demikian, maka yang tercipta adalah kembalinya `eklusivitas kebudayaan’, di mana sebuah kelompok budaya membuat benteng tinggi dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya, dengan menutup pintu komunikasi dan dialog. Padahal, prinsip pluralisme menolak ekslusivitas. Agar tidak menggiring pada ekslusivisme radikal itu, pluralisme memerlukan prinsip `dialogisme’, yaitu proses `dialog’ di antara kelompok-kelompok budaya yang berbeda, dalam rangka mencapai kemajuan bersama (co-progression). Konsep `dialog’ meliputi dialog antara individu atau kelompok-kelompok kebudayaan, atau dialog pada tingkat tekstual, yang menghasilkan apa yang disebut Kristeva `intertekstualitas’ (intertextuality).

Dialog sastra menuntut keterbukaan dan inklusivitas, bukan sastra prasangka dan eksklusivitas. Dialog memungkinkan proses `pelintasan’ (trans), yaitu lintas ekspresi (transexpression), lintas estetik (transesthetics), bahkan lintas kritisisme (trans-criticism). Artinya, setiap kelompok sastra saling membuka diri bagi aneka kritik dari pihak-pihak lain, dalam rangka maju bersama. Ia menuntut pula sikap `saling belajar’ dan `saling pemahaman’. Menentukan karya yang baik dan berkualitas adalah melalui proses dialog itu. Setiap kelompok sastra (baik sastra tinggi maupun populer) harus terbuka dan siap untuk saling kritik, siap memberikan argumenasi yang cerdas, siap memberikan tanggungjawab, dan yang lebih penting siap untuk `saling belajar’ demi kemajuan bersama.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Spam Protection by WP-SpamFree