SKKNI Bidang Keahlian DESAIN GRAFIS

ADGI Membawa Desain Grafis Indonesia SKKNI

Tuesday, 30 March 2010 14:21 | Written by Yan Andrias |

Asosiasi Desain Grafis Indonesia membawa desain grafis Indonesia menuju Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Oleh: Tim RSKKNI Bidang Keahlian Desain Grafis – ADGI: Hastjarjo B Wibowo, Danu Widhyatmoko, Priska Nutian Sari, Resita Kuntjoro-jakti

MENGENAI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL (SKKNI)

Kronologi ADGI dan RSKKNI Bidang Keahlian Desain Grafis

Mencermati liberalisasi pasar global ataupun perdagangan bebas dalam lingkup internasional (WTO), lingkup regional (APEC), lingkup sub-regional (ASEAN), begitupun dengan kesepakatan GATT, AFTA yang akan segera dan beberapa bahkan telah diberlakukan. Juga apabila melihat kepada salah satu poin dalam WTO, terdapat kesepakatan untuk mobilitas tenaga profesional dan di dalam ASEAN terdapat kesepakatan untuk MRA (Mutual Recognition Arrangement).

Era globalisasi dalam lingkungan perdagangan bebas antar negara, membawa dampak ganda, di satu sisi era ini membuka kesempatan kerjasama yang seluas-luasnya antar negara, namun di sisi lain membawa persaingan semakin tajam dan ketat. Oleh karena itu, tantangan utama di masa mendatang telah meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif di semua sektor industri dan sektor jasa yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia (SDM), teknologi dan manajemen.

Begitupun dengan perkembangan industri desain grafis di Indonesia, perkembangannya dapat digolongkan pesat dan secara langsung tentunya menuntut standarisasi kualitas bagi desainer-desainer grafis profesional.

Untuk menyiapkan SDM yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pasar kerja atau dunia usaha/industri dengan lembaga diklat baik pendidikan formal, informal maupun yang dikelola oleh industri itu sendiri. Salah satu bentuk hubungan timbal balik tersebut adalah pihak dunia usaha/industri harus dapat merumuskan standar kebutuhan kualifikasi SDM yang diinginkan, untuk menjamin kesinambungan usaha atau industri tersebut.

Standar kebutuhan kualifikasi SDM tersebut diwujudkan ke dalam Standar Kompetensi Bidang Keahlian yang merupakan refleksi atas kompetensi yang diharapkan dimiliki orang-orang atau seseorang yang akan bekerja di bidang tersebut. Di samping itu, standar tersebut harus juga memiliki kesetaraan dan relevansinya terhadap standar yang berlaku pada sektor industri di negara lain, bahkan berlaku secara internasional.

Desain Grafis merupakan bidang profesi yang berkembang pesat sejak revolusi Industri (abad ke-19) saat di mana informasi melalui media cetak makin luas digunakan dalam perdagangan (poster dan kemasan), penerbitan (koran, buku dan majalah) dan informasi seni budaya. Perkembangan bidang ini erat hubungannya dengan meningkatnya kesadaran akan manfaat yang dapat dipetik dari kejituan penyampaian informasi pada masyarakat.

Saat ini peranan komunikasi yang diemban makain beragam: informasi umum (information graphics, signage), pendidikan (materi pelajaran dan ilmu pengetahuan, pelajaran interaktif pendidikan khusus), persuasi (promosi) dan pemantapan identitas (logo, corporate identity, branding). Munculnya istilah “komunikasi visual” sebenarnya juga merupakan akibat dari makin meluasnya media yang dicakup dalam bidang komunikasi lewat bahasa rupa ini: percetakan/grafika, film dan video, televisi, web design dan CD interaktif.

Perkembangan itu telah membuat bidang ini menjadi kegiatan bisnis yang semakin marak melibatkan modal besar dan banyak tenaga kerja. Kecepatan perkembangannya pun berlomba dengan kesiapan tenaga penunjang pada profesi ini. Karena itu perlu disiapkan suatu standar yang dapat jadi acuan bagi tenaga kerja dalam profesi ini, baik dalam posisinya dalam jenjang ketenagakerjaan maupun dalam perencanaan pendidikan penunjangnya.

Standarisasi yang saat ini dibuat tak mungkin menahan laju perkembangan bidang Desain Grafis. Tetapi dengan melihat apa yang telah terjadi baik di negeri orang maupun di negeri sendiri, diharapkan usaha membuat acuan ini dapat mengantisispasi cukup panjang dalam menghadapi perkembangan bidang Desain Grafis.

Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan standar kompetensi bidang keahlian Desain Grafis adalah untuk memperoleh pengakuan dan pengimplementasian secara nasional. Kriteria yang diperlakukan dalam membuat standar tersebut adalah:

  • Standar kompetensi kerja nasional harus dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan industri/dunia usaha, dimaknai dengan dilakukannya eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif
  • Standar kompetensi kerja nasional harus menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang dipergunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar di kemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement – MRA)

Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional harus dilakukan bersama dengan representasi dari dunia industri/usaha secara institusional, agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.

Pengertian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Berdasar pada arti etimologi standar kompetensi terbentuk dari dua kosa kata, yaitu standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai ukuran atau patokan yang disepakati sedangkan kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

Sehingga dapatlah dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per. 21/Men/ X /2007 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata dasar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai “ukuran” yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar unjuk kerja yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa standar kompetensi merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh pemangku kepentingan di bidangnya. Sebagai kesimpulan dari pengertian standar kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai untuk kerja yang dipersyaratkan.

Kegunaan Standar Kompetensi

Standar kompetensi yang dimaksud dalam hal ini adalah standar kompetensi yang dikembangkan dengan mengacu pada model yang dikembangkan oleh APEC HRD Working Group, yang kemudian dikenal dengan Regional Model of Skill Standar (RMCS). Pada model ini, standar dikembangkan dengan pendekatan “multi skills” dan menstandarkan kompetensi-kompetensi yang ada dalam bidang pekerjaan dimaksud. Pendekatan ini dimaksudkan agar standar tersebut fleksibel dan mampu mengantisipasi kemungkinan perubahan-perubahan yang ada di dalam industri atau organisasi usaha. Standar kompetensi suatu bidang keahlian terstruktur dari sejumlah unit-unit kompetensi.

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/instansi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

  • Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  • Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  • Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.
  • Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  • Membantu dalam rekrutmen.
  • Membantu penilaian kerja.
  • Dipakai untuk membuat uraian jabatan.
  • Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
  • Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  • Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  • Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

Kronologi ADGI dan RSKKNI Bidang Keahlian Desain Grafis

Kegiatan penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Komunikasi dan Informatika, Sub Sektor Teknologi dan Komunikasi Bidang Keahlian Desain Grafis di awali pembicaraan antara Kepala Pusat Pengembangan Profesi Kominfo pada waktu itu Ibu Gati Gayatri dengan Pengurus Pusat Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI), di antaranya Danton Sihombing, Mario Tetelepta dan Nilam P Moeliono pada tahun 2008 yang ditindak lanjuti dengan surat kesediaan Depkominfo untuk menjadi fasilitator penyusunan RSKKNI Bidang Keahlian Desain Grafis pada bulan Agustus 2008. Berdasarkan surat tersebut ADGI mengajukan surat bernomor 025/SR/III/09/ADGI tertanggal 18 Maret 2009 kepada Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia pada waktu itu Bapak Prof. Dr. Ir Mohammad Nuh, DEA yang isinya meminta persetujuan dan dukungan dalam penyusunan RSKKNI bidang keahlian Desain Grafis. Berdasarkan surat dari ADGI tersebut Depkominfo mengirimkan surat bernomor 99/BLSDM/KOMINFO/4/2009 tertanggal 12 April 2009 yang isinya persetujuan dan dukungan fasilitasi terhadap kegiatan penyusunan RSKKNI bidang keahlian Desain Grafis. Perlu diketahui Dekominfo merupakan departemen teknis pembina bidang Desain Grafis.

Langkah selanjutnya ADGI menunjuk Hastjarjo B Wibowo sebagai Project Team Leader berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum ADGI No. 26A/SK/VI/09/ADGI tertanggal 3 Juni 2009. Kemudian Project Team Leader membentuk tim Penyusunan RSKKNI Bidang Keahlian Desain Grafis yang terdiri dari Danu Widhyatmoko dan Priska Nutian Sari sebagai Koordinator Materi dan Resita Kuntjoro-jakti sebagai Koordinator Operasional. Tim ini bekerja menyusun konsep RSKKNI dengan dibantu oleh Debby Tanamal, S.Kom, M.Trng & Dvt. Direktur Widia Center of Excellence for Teaching & Learning (WITEL) BINUS University sebagai konsultan taxonomi. Draft RSKKNI disusun melalui proses yang panjang baik menggali masukan melalui kuesioner kepada perwakilan pemangku kepentingan desain grafis baik industri maupun akademis di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali sebagai kota-kota sentral di mana desain grafis berkembang. Di samping itu dilakukan pula desk riset, proses konsultatif dan diskusi-diskusi intensif tim RSKKNI dengan Pengurus Pusat ADGI.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Spam Protection by WP-SpamFree