THE APLICATION OF INCLUCIVE EDUCATION IN MAKASSAR (A Case Study At SDN Kalukuang III In Makassar)

Abdul Rahman

Hamzah Upu

ABSTRACT

The purpose of this study was to gain an overview on the aplication of inclusive education at SDN Kalukuang III in Makassar seen from the aspect of  readiness and  learning service of children with special needs, factors that support and hinder the aplication of inclusive education at SDN  Kalukuang III in Makassar. This study used a descriptive-qualitative approach types of case studies, with subjects research that is principal, guidance counselor and special regular teachers. Mechanical determination of study subjects using purposive sampling. by collecting data through documentation, observation, and interviews.  Examination of the validity of test data using the credibility of researchers, and test the credibility of data collection methods. Data analysis was performed using a descriptive-qualitative analysis techniques. The results showed that; Perception personnel SDN Kalukuang III in Makassar fully support the implementation of inclusive education. understanding of inclusive education is quite adequate, inclusive education management has been implemented in accordance with a program of inclusive education, service learning of aspects of planning, models and learning strategies can be modified in accordance with the child’s developmental level, factors that support the implementation of inclusive education is a good perception, understanding adequate, and the ideal management, teaching programs individualized, models, strategies and evaluation of a modified learning and inhibiting factors are lack of training activities, seminars and workshops, as well as facilities and infrastructure are not yet available for all types of children with special needs.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini paradigma layanan pendidikan dan pembelajaran terhadap peserta didik terus mengalami kemajuan seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ditandai dengan munculnya isu-isu aktual dan inovatif dan terus mengalir sesuai dengan tuntutan jaman.  Layanan pendidikan dan pembelajaran terhadap peserta didik mengharuskan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan dan diskriminatif. Filosofi pendidikan dan nilai-nilai ajaran agamapun tidak membenarkan adanya pengkotak-kotakkan terhadap individu, kultur dan budaya tertentu.

Era reformasi dan profesionalisme yang tengah bergulir saat ini menuntut layanan pendidikan dan pembelajaran  diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Reformasi besar-besaran harus segera dilakukan dalam dunia pendidikan baik terhadap profesionalisme pengelolanya maupun infra dan supra strukturnya harus dilengkapi. Dengan demikian pendidikan harus memberikan hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan, perubahan dan pembaruan, karena memperbaiki pendidikan sebetulnya adalah menata kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Layanan pendidikan dan pembelajaran yang  memihak pada satu atau beberapa golongan saja bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 3 menyatakan bahwa: (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib   membiayainya, dan  (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ke tiga ayat dari pasal 31 UUD 1945 di atas, memberikan makna bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tidak memandang adanya perbedaan dan diskriminasi. Hal ini berarti bahwa semua anak berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan termasuk di dalamnya  anak berkebutuhan khusus. Untuk mewujudkan peraturan ini pemerintah telah berupaya menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan dan memberikan dukungan semaksimal mungkin guna meningkatkan  keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia yang pada gilirannya dapat tercapai kehidupan bangsa yang cerdas dan bertakwa kepada Allah SWT.Pengakuan atas hak pendidikan bagi setiap warga Negara, juga diperkuat dalam berbagai deklarasi internasional

Berdasarkan hasil pengamatan  yang telah dilakukan melalui kepala sekolah dan guru-guru pada sekolah reguler yang aktif melaksanakan program pendidikan inklusif, di Kota Makassar diperoleh berbagai macam informasi tentang permasalahan yang terjadi. Dalam soal subyek didik anak berkebutuhan khusus dan konsep penyelenggaraan pendidikan inklusif  persepsi  dan pemahaman mereka masih terbatas, terkhusus kepada guru-guru di sekolah reguler terhadap layanan pembelajaran mereka masih kebingungan tentang model  dan strategi  layanan  pembelajaran yang bagaimana seharusnya diberikan kepada anak yang memiliki karakteristik yang bervariasi. Kurangnya hubungan yang harmonis (networking) yang berkesinambungan antara Dinas Pendidikan yang berfungsi sebagai Pembina dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sehingga menyulitkan sekolah untuk mengembangkan program pendidikan inklusif di sekolahnya. Kurangnya hubungan yang bersinergis antara sekolah reguler dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai pendampingan dan penyuplai guru pendamping /pembimbing khusus di sekolah inklusif. Karena Sekolah Luar Biasa (SLB) disibukkan dengan pelayanan pendidikan di sekolahnya masing-masing. Selain itu dukungan yang telah diupayakan oleh pemerintah belum dilakukan secara maksimal oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, di sisi lain masih adanya faktor-faktor penghambat yang belum mampu dipecahkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Belum adanya kejelasan dalam sistem evaluasi sehingga bagaimana follow up nya apa bila anak-anak berkebutuhan khusus telah menyelesaikan pendidikannya, serta permasalahan-permasalahan atau fenomena-fenomena lainnya yang terkait dengan manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sendiri masih banyak sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif yang masih sangat kurang memahami tentang manajemen yang seharusnya dilakukan dalam penyelengaraan pedidikan inklusif seperti manajemen sumber saya manusia, manajemen sarana dan prasarana, manajemen peserta didik/kesiswaan, manajemen pendanaan dan manajemen lingkungan atau hubungan dengan masyarakat (manajemen jejaring).

Berdasarkan penomena-penomena terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota Makassar sebagaimana diuraikan di atas,  salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Makassar yaitu SD Negeri Kalukuang III Makassar yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tahun 2003 sampai sekarang. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan lokasi pada SD Negeri Kalukuang III Makassar. Untuk mengetahui sampai sejauh mana penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dilaksanakan di SD Negeri Kalukuang III Makassar dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Makassar. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri kalukuang III Makassar perlu dikaji karena telah menyelenggarakan pendidikan inklusif cukup lama, sehingga menimbulkan tanda Tanya   jika penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Kalukuang III Makassar termasuk dalam kategori memiliki gejala-gejala dari fenomena-fenomena sebagaimana diuraikan di atas.

Berdasarkan gambaran tentang fenomena-fenomena yang terjadi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penyelenggaraan pendidikan inklusif yang keliru, hubungan dengan pihak terkait yang kurang harmonis, persepsi dan pemahaman terhadap anak berkebutuhan khusus dan konsep pendidikan inklusif yang terbatas serta layanan pembelajaran dalam hal model, strategi dan evaluasi pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik individu anak berkebutuhan khusus akan berimplikasi terhadap   beberapa aspek,   yaitu: (1)   kualitas   layanan  anak berkebutuhan khusus,  (2) kegagalan anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, (3) penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak lebih baik dari penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) artinya bahwa pendidikan inklusif sebagai inovasi layanan anak berkebutuhan khusus tidak dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan anak berkebutuhan khusus, (4) Kegagalan pemerintah yang telah menyalurkan anggaran yang tidak sedikit  dalam penyeleggaraaan pendidikan inklusif, dan (5) Tidak berkembangnya penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada sekolah-sekolah reguler (sekolah umum) sehinga target pemerintah untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) anak berkebutuhan khusus yang memperoleh layanan pendidikan inklusif  sebesar 60 % pada tahun 2015 tidak akan tercapai.

Segala aspek yang telah di jelaskan di atas, jika tidak ditangani secara maksimal, maka program pendidikan inklusif tidak akan terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program pendidikan inklusif. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melalui suatu kajian ilmiah dalam penelitian. Oleh karena itu tulisan ini berupaya untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Kalukuang III Kota Makassar

B. ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM  SETTING PENDIDIKAN INKLUSIF

1. Hakikat Anak Berkebutuhan Khusus

Anak dengan kebutuhan khusus perlu dipahami, dikenal dan diidentifikasi dari kelompok anak pada umumnya, karena mereka memerlukan pelayanan pendidikan yang bersifat khusus. Pelayanan tersebut dapat berbentuk pertolongan medik, latihan-latihan therapeutic, maupun program pendidikan khusus, yang bertujuan untuk membantu mengurangi keterbatasannya dalam hidup bermasyarakat. Oleh kerena itu, untuk keperluan keterampilan melayani anak berkebutuhan khusus, disini dikemukakan beberapa pengertian anak berkebutuhan khusus. Menurut  Delphie (2006, 1) bahwa “Anak Berkebutuhan Khusus  merupakan istilah lain untuk menggantikan kata “Anak Luar Biasa (ALB) yang menandakan adanya kelainan khusus”. Asumsi ini dapat dimaknai bahwa anak berkebutuhan khusus sebenarnya merupakan perubahan istilah dari anak luar biasa, di mana anak luar biasa ini ditandai dengan adanya kelainan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan pengembangan istilah dari anak luar biasa. Perubahan ini dilakukan atas dasar filosofi bahwa istilah anak luar biasa disamping tidak memberikan makna secara khusus juga dapat dimaknai secara sempit dalam arti hanya ditujukan pada anak yang berkelainan saja. Sementara itu istilah anak berkebutuhan khusus mencakup secara keseluruhan anak yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran.  Selanjutnya  Hidayat (2009) menyatakan bahwa “Anak berkebutuhan khusus adalah mereka, yang mempunyai kebutuhan, baik permanen maupun sementara, yang disebabkan oleh kondisi sosial – emosi, ekonomi, politik, baik bawaan maupun yang didapat kemudian, dengan kata lain kita tidak hanya membicarakan kelompok minoritas yang disebabkan oleh kelainan saja, tetapi mencakup sejumlah besar anak yang sekolah”.

2. Hakikat Pendidikan Inklusif

Tanpa disadari sebenarnya dalam suatu kelas  reguler telah melaksanakan layanan pembelajaran inklusif, hal ini ditandai dengan  penemuan dari McLesky & Pacciano  dalam  Smith  (2006: 47) bahwa: “ Lebih dari kurun waktu sebelas tahun, dari sekitar tahun 1970-an sampai dengan akhir 1980-an, jumlah siswa berkesulitan belajar yang masuk di kelas terpisah bertambah sekitar 4,4 %. Statistik terbaru malah menujukkan kecenderungan ini berubah selama tahun ajaran 1992-1993, 93,6% siswa yang memiliki hambatan, usia 6-21 tahun menerima pendidikan dan layanan terkait di sekolah-sekolah reguler. Ini meliputi siswa-siswa di kelas reguler, ruang sumber, atau ditempatkan di kelas khusus di sekolah-sekolah reguler”. Berdasarkan dari temuan tersebut di atas, mengindikasikan bahwa pendidikan inklusif telah berlansung sejak lama di sekolah reguler  Dalam konteks pendidikan di Indonesia hal ini bisa diperhatikan dalam suatu kelas reguler dimana dalam  setiap kelas  rata –rata  siswa berjumlah 30 sampai dengan 40 orang  bahkan ada yang sampai 50 orang  paling tidak ada 1 sampai dengan 5 orang anak yang  mengalami kesulitan belajar atau memiliki hambatan lainnya dalam belajar. Hal ini terjadi karena di dalam suatu kelas terdiri dari berbagai macam keragaman dan latar belakang anak yang berbeda-beda. Penelitian mutakhir menyatakan bahwa: “Anak belajar dengan cara yang berbeda karena faktor keturunan, pengalaman, lingkungan atau kepribadiannya. Konsekuensinya kita harus menggunakan berbagai variasi metode pembelajaran dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak kita, Tulkit LIRP (Unesco: 2004 Buku 4: 1)”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam setiap kelas reguler telah menyelenggarakan pembelajaran inklusif, hanya saja pelaksanaannya belum sesuai dengan konsep pembelajaran yang inklusif. Oleh karena, itu agar supaya anak berkebutuhan khusus memperoleh layanan pembelajaran yang sesuai dengan konsep inklusif maka para pendidik atau guru perlu memahami konsep pendidikan inklusif secara komprehensif. Pendidikan inklusif itu sendiri dapat dijelaskan dari beberapa pandangan, yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Moelyono dalam Juwita (2010)  bahwa “ Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus  untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak yang sebayanya di sekolah reguler/normal dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari masyarakat tersebut, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif.  Sejalan dengan pandangan tersebut   masih dalam Juwita (2010) Naschin  menyatakan bahwa “Pendidikan inklusif adalah proses pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dalam sekolah umum (reguler) , dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk menciptakan kesempatan bagi persiapan mereka hidup di dalam masyarakat, penekanan dalam pendidikan inklusif ini terletak pada pengkajian ulang dan perubahan sistem pendidikan agar menyesuaikan diri pada siswa”.  Sementara itu dalam Tulkit LIRP (Lingkungan Inklusif Ramah Terhadap Pembelajaran, UNESCO (2007)  Menyatakan bahwa “ Sekolah inklusif adalah sekolah yang menerima semua anak tanpa memandang  kemampuan, kecacatan, gender, status HIV dan kesehatannya maupun latar belakang sosial, ekonomi, etnik, agama maupun bahasanya…sekolah inklusif sebagai sebuah sistem  beradaftasi dengan kebutuhan setiap anak. Anak belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing dan menurut kemampuannya masing-masing untuk mencapai perkembangan akademik, sosial, emosi dan fisiknya secara optimal”. Berdasarkan dari beberapa pengertian pendidikan inklusif  yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di sekolah reguler, dengan memperlakukan anak tersebut sebagaimana adanya tanpa memandang perbedaan, kemampuan, kelompok etnis, ukuran, usia, latar belakang gender yang mengubah sistem agar dimodifikasi berdasarkan kebutuhan anak sehingga dapat mengatasi permasalahannya dalam proses pembelajaran untuk mencapai seluruh aspek perkembangan dalam diri anak seoptimal mungkin.

3. Landasan  Pelaksanaan Pendidkan Inklusif

Tarsidi (2007)  menyatakan bahwa”  Terdapat sekurang kurangnya  tiga instrument internasional yang melandasi pendidikan inklusif, yaitu:(1) Deklarasi Universal Hak Asasi Menusia tahun 1948, menyatakan bahwa “Setiap orang mempunyai hak atas pendidikan.” Dengan melakukan lobby-lobby, kelompok penyandang cacat memastikan bahwa instrumen-instrumen hak asasi manusia PBB berikutnya menyebutkan secara spesifik orang penyandang cacat, dan menekankan bahwa semua penyandang cacat, tanpa memandang jenis dan tingkat keparahannya, memiliki hak atas pendidikan; (2) Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, yaitu suatu instrumen yang secara sah mengikat, yang telah ditandatangani oleh semua negara kecuali dua negara (Amerika Serikat dan Somalia), menyatakan bahwa pendidikan dasar seyogyanya “wajib dan bebas biaya bagi semua” (pasal 28). Konvensi tersebut memiliki empat Prinsip Umum yang menaungi semua pasal lainnya termasuk pasal tentang pendidikan; (1) Non-diskriminasi (Pasal 2), yang menyebutkan secara spesifik tentang anak penyandang cacat; (2) Kepentingan terbaik anak (Pasal 3); (3) Hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6) dan (4) Hak anak untuk dihargai pendapatnya (Pasal 12). (3)  Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Deklarasi Dunia Jomtien tentang Pendidikan untuk Semua (PuS) di Thailand tahun 1990 mencoba untuk menjawab beberapa tantangan ini. Deklarasi Jomtien tersebut melangkah lebih jauh dari pada Deklarasi Universal HAM dalam Pasal III tentang “Universalisasi Akses dan Mempromosikan Kesetaraan”. Dinyatakan bahwa terdapat kesenjangan pendidikan dan bahwa berbagai kelompok tertentu rentan akan diskriminasi dan eksklusi. Ini mencakup anak perempuan, orang miskin, anak jalanan dan anak pekerja, penduduk pedesaan dan daerah terpencil, etnik minoritas dan kelompok-kelompok lainnya, dan secara khusus disebutkan para penyandang cacat. Landasan atau dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya dapat diperkuat lagi dari beberapa landasan yang lebih spesifik sebagaimana uraian berikut ini tentang dasar pelaksaan pendidikan inklusif yang mengikat untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif di setiap satuan pendidikan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007 tentang penyandang cacat. Dalam Bab III pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Sementara dalam ayat 6 dinyatakan bahwa Setiap penyandang cacat berhak memperoleh hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian dalam bab IV tentang sanksi administrasi khususnya pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa barang siapa yang tidak menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 atau tidak memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagimana dimaksud dalam pasal 12 dikenakan sanksi administrasi. (Kompendium Indonesia – Edisi kedua (2006:50).

2. Permendiknas Nomor 70 tahun 2009. Dalam Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa    Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional,  mental,  dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu)  satuan  pendidikan  menengah untuk menyelenggarakan  pendidikan  inklusif  yang   wajib  menerima  peserta  didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

3. Secara khusus kebijakan dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan  tentang   penyelenggaraan pendidikan inklusif tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi  selatan (Pergup) Nomor 31 tahun 2011,  tentang Penyelenggaraan pendidikan   Inklusif di Sulawesi selatan.

4. Kompetensi Guru Dalam Sekolah  Reguler yang Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif

Kompetensi guru dapat meliputi: (1) Kompetensi intelektual, yaitu seperangkat pengetahuan yang ada dalam diri seseorang yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai guru. (2) Kompetensi fisik,yaitu perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai guru dalam berbagai kondisi. (3) Kompetensi pribadi, yaitu perangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkam dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk melakukan transformasi diri, identitas diri dan pemahaman diri.           (4) Kompetensi sosial, yaitu perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta tercapainya interaksi sosial secara efektif, Kunandar (2009:55).

Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pada sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inlusif di samping kompetensi yang telah dijelaskan di atas juga guru diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Pemahaman dan pengetahuan tentang pendidikan inklusif, perkembangan anak, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus dan prosedur layanan anak berkebutuhan khusus. Permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan inklusif tidak hanya anak normal akan tetapi juga anak dengan kebutuhan khusus sehingga guru diharapkan memiliki wawasan mengenai perkembangan anak dengan permasalahannya dan strategi pembelajaran yang efektif.

2. Skill dalam hal  Kerja sama dan keterampilan sosial, Sistim pengajaran dalam pendidikan inklusif adalah tim teaching sehingga kemampuan guru dalam aspek komunikasi, kerja sama, pembagian tugas dan peran sangat penting.

3. Karakter sabar, ulet, kreatif dan inovatif, kesabaran dan keuletan seorang guru dalam pendidikan inklusif sangat dibutuhkan karena permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif sangat kompleks. Begitu pulak kreatifitas dan inovatif sangat dibutuhkan dalam diri guru yang mengajar pada sekolah inklusif karena karakter, kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus sangat beragam sehingga seorang guru dituntut untuk kreatif dan selalu melakukan perubahan sesuai dengan kemampuan anak yang dihadapinya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran tentang Kesiapan dan Layanan Pembelajaran SD Negeri  Kalukuang III Makassar sebagai  Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Ada tiga indikator kondisi lapangan dari hasil Wawancara  dengan personil SD Negeri Kalukuan III Makassar yang menyebabkan analisis empirik dari Kesiapan dan layanan pemeblajaran dan factor pendukung dan penghambat pada SD Negeri  Kalukuang III Makassar sebagai  Penyelenggara Pendidikan Inklusif dikategorikan cuku ideal, tercermin dari kondisi-kondisi berikut ini:

Kondisi pertama, Kepala sekolah, guru pembimbing khusus dan guru-guru kelas menyambut baik adanya program pendidikan inklusif dari pemerintah. Hal ini berarti bahwa persepsi personil SD negeri kalukuang III Makassar dikategorikan sangat mendukung program pendidikan inklusif. Kepala sekolah mengetahui informasi tentang adanya program pendidikan inklusif sudah tepat yakni berawal dari Sekolah Luar Biasa (SLB), Guru mengetahui dari kepala sekolah dan dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. kepala sekolah dan guru-guru telah memahami semua jenis anak berkebutuhan khusus yang bisa diterima belajar di sekolah reguler. Kepala sekolah dan guru-guru pada SD Negeri Kalukuang III Makassar telah memahami dan mengetahui proses layanan anak berkebutuhan khusus dalam settin pendidikan inklusif yakni dimulai dari identifikasi untuk menemukenali anak berkebutuhan khusus yang ada pada sekolahnya, asesmen dan kemudian penempatan dan terakhir adalah penyusunan program khusus. Kepala sekolah dan guru-guru telah memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep penyelenggaraan pendidikan inklusif , akan tetapi karena luas dan kompleksnya penanganan inklusif sehingga ada guru yang masih butuh semacam pelatihan atau kegiatan lain yang relevan. Kondisi seperti  ini berimplikasi terhadap pengelolaan pendidikan inklusif  dan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus yang baik sesuai dengan konsep pendidikan inklusif , terutama terhadap aspek pelayanan pembelajaran.  Dari segi amanajemen pendidikan inklusif kepala sekolah  telah melaksanakan perencanaan ketenagaan (SDM), dengan mengadakan tenaga terampil serta mengembangkan keterampilan tenaga kependidikan untuk mengelola pembelajaran di kelas inklusif.. Kepala sekolah telah melakukan langkah-langkah pengelolaan peserta didik anak berkebutuhan khusus dimulai dengan penjaringan siswa baru, penempatan anak berkebutuhan khusus di kelas, dan pengelolaan ujian akhir maupun ujian nasional untuk anak berkebutuhan khusus. Kepala sekolah telah  mengelola sarana dan prasarana dengan berupaya  melengkapi sarana dan prasarana terutama alat peraga yang sesuai dengan jenis anak berkebutuhan khsusus  lewat bantuan dari pemerintah. Kepala sekolah telah menjalin hubungan dengan pihak terkait, utamanya orang tua siswa, Dinas pendidikan dan pusat sumber (SLB),

Kondisi  kedua,   Perencanaan   pengajaran   yang   mengakomodasi    anak berkebutuhan khusus yang disusun oleh guru adalah Program pengajaran Individual (PPI). Adanya Program Pengajaran Individual (PPI) yang disusun dan dilaksanakan oleh guru kelas di sekolah reguler dapat meningkatkan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus yang berimplikasi terhadap kecepatan dan ketepatan sasaran untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dialami dalam pembelajaran dari anak berkebutuhan khusus.  Guru-guru  menyusun  Program  Pengajaran  Individual (PPI)dengan kerja sama atau dengan tim menyusunan PPI pada anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas reguler. Guru-guru   menyediakan   media/alat   pembelajaran   yang dimodifikasi/disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus. Model pengajaran yang dikembangkan sekolah dengan pendidikan inklusif adalah siswa/anak berkebutuhan khusus digabung belajar bersama-sama dengan anak normal pada umumnya dalam satu kelas (Klasikal), dan terkadang jika ada hal-hal tertentu menyangkut pelajaran yang tidak bisa diselesaikan oleh anak dan guru tidak dapat mengatasinya , maka siswa dilayani secara individual di ruangan khusus dan ditangani oleh guru pembimbing khusus. Guru-guru mengembangkan model pembelajaran pendidikan inklusif dengan menggunakan model kooperatif. Penggunaan model pembelajaran kooperatif dalam setting pendidikan inklusif berimplikasi terhadap kelompok kecil memberikan dukungan sosial untuk belajar, membentuk suatu forum dimana siswa menanyakan pertanyaan, mendiskusikan pendapat, belajar dari pendapat orang lain, menawarkan kesempatan untuk sukses bagi semua siswa tanpa kecuai, siswa dalam kelompok dapat membantu siswa lain untuk menguasai masalah-masalah dasar. Strategi    pembelajaran     yang     digunakan  untuk mengakomodasi keberadaan anak berkebutuhan khusus adalah strategi pengajaran beregu (Team teaching), strategi klasikal, strategi kelompok kecil, strategi individu dan strategi pembelajaran penguasaan tuntas ( mastery learning).  Dengan menggunakan strategi-strategi sebagaimana disebutkan di atas terhadap anak berkebutuhan khusus berimplikasi terhadap peningkatan pelayanan terhadap pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Dengan pelayanan guru secara beregu atau kerja sama tim, pelayanan secara klasikal, pelayanan individu dan pelayanan pembelajaran secara tuntas akan menumbuhkan kepercayaan kepada siswa berkebutuhan khusus dan membangkitkan motivasi belajar siswa karena perhatian penuh diberikan kepada anak dengan berbagai macam strategi pelayanan. Guru-guru telah mengimplementasikan strategi pembelajaran dengan perencanaan yang sistematis dan dengan kerja sama tim dalam pembelajaran  bagi anak berkebutuhan khusus pada kelas inklusif,   Guru-guru  telah  memahami  ciri-ciri  evaluasi yang  sesuai karakteristik anak berkebutuhan khusus. Hal ini berimplikasi terhadap proses pemberian nilai kepada anak berkebutuhan khusus agar guru tidak sembarangan memberikan bentuk dan teknik evaluasi yang tidak sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Guru-guru telah menggunakan teknik tes yang sesuai dengan Karakteristik dan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh anak,  acuan patokan dan karakteristik dalam menyusun bentuk dan teknik tes untuk anak berkebutuhan khusus diarahkan agar  hasil tesnya dapat digambarkan dengan bentuk kualitatif .

Kondisi ketiga ;  Berhubungan dengan kesiapan SD Negeri kalukuan III Makassar dari aspek persepsi, manajemen pendidikan inklusif, layanan pembelajaran anak berkebutuhan khusus serta  sarana dan prassarana sudah cukup memadai untuk menyelenggaraan pendidikan inklusif, namun dari segi sarana dan prasarana utamanya alat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus masih perlu ditingkatkan. Sementara itu faktor-faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif  di SD Negeri Kalukuan III Makassar adalah pemahaman personil sekolah terhadap pendidikan inklusif  masih perlu ditingkatkan lewat pelatihan-pelatihan, workshop, dan seminar. Agar peningkatan pemahaman personil terutama guru-guru yang bersentuhan langsung dengan anak berkebutuhan dapat semakin bertambah guna pelayanan maksimal kepada anak berkebutuhan khusus. Kondisi kedua, aspek manajemen terutama sarana dan prasarana khususnya media/alat pelajaran masih perlu pengadaan agar dapat menerima semua jenis anak berkebutuhan khusus.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada SD Negeri Kalukuang III Makassar dilihat dari aspek kesiapan sekolah penyelengara pendidikan inklusif dapat disimpulkan bahwa (1) persepsi personil SD Negeri Kalukuang III Makassar terhadap program pendidikan inklusif semuanya mengemukakan argumentasi yang positif   yakni  mendukung  sepenuhnya penyelenggaraan  program pendidikan inklusif, (2) Pemahaman personil SD Negeri Kalukuang III Makassar tentang pendidikan inklusif sudah cukup memadai namun masih perlu pengembangan melalui pelatihan,   seminar,   dan   workshop yang berkaitan   dengan   pendidikan     inklusif, (3) Manajemen pendidikan inklusif di SD Negeri Kalukuang III Makassar sudah dilaksanakan sesuai dengan program pendidikan inklusif, namun masih perlu peningkatan  manajemen terutama dari segi sarana dan prasarana.

2. Penyelenggaraan  pendidikan  inklusif   pada   SD Negeri Kalukuang III Makassar dilihat   dari   aspek layanan   pembelajaran   anak   berkebutuhan   khusus  dapat  disimpulkan  bahwa:   (1)   Perencanaan   pengajaran   pada   program  pendidikan inklusif  di SD Negeri Kalukuang III Makassar menggunakan Program Pengajaran Individual   (PPI)   dan  mengacu   pada   kurikulum   KTSP   yang  disusun oleh  sekolah, (2)  Model  pembelajaran  pada program  pendidikan inklusif di SD Negeri Kalukuang   III   Makassar   menggunakan model pembelajaran kooperatif yang dimodifikasi dan  dirancang sesuai  dengan program   pemgajaran dalam bentuk   klasikal    dan   individual, (3) Strategi pembelajaran pada program pendidikan  inklusif di SD Negeri Kalukuang III Makassar menggunakan strategi pembelajaran  klasikal, kelompok kecil,  individual dan strategi penguasaan tuntas yang dirancang    dengan   strategi   pengajaran   secara   kelompok/beregu   (team teaching). dan (4) Evaluasi pembelajaran pada program pendidikan inklusif di SD Negeri Kalukuang III Makassar  menggunakan bentuk evaluasi yang dimodifikasi       sesuai dengan tingkat kemampuan dan perkembangan anak berkebutuhan khusus.

3. Faktor-faktor pendukung penyelenggaraan pendidikan inlkusif di SD Negeri Kalukuang III Makassar adalah adanya dukungan penuh dari segenap personil sekolah, pemahaman personil sekolah yang cukup memadai tentang pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus, penyelenggaraan manajemen yang sudah sesuai dengan  program pedidikan inklusif. adanya program khusus untuk anak berkebutuhan khusus yaitu PPI, dan adanya kemampuan guru-guru dalam memodifikasi model, strategi dan evaluasi pembelajaran.

4. Faktor-faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurangnya pelaksanaan pelatihan, seminar dan workshop yang berhubungan dengan pendidikan inklusif dan terbatasnya sarana dan prasarana sehingga tidak semua jenis anak berkebutuhan khusus dapat diterima di SD Negeri Kalukuang III Makassar seperti anak tunarungu, tunagrahita berat, tunalaras dan tunaganda.

DAFTAR  PUSTAKA

Abdurrahman, M.  2009. Pendidikan Inklusif. Online). (Tersedia di     (http://www.bintangbangsaku.com/artikel/2009/02/pendidikan-inklusif-html). Diakses 20 Februari 2011.

Arsyad,  2010. Media pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers.

Asmani, 2009. Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional. Jogyakarta: Diva Pres.

Astiamatunisa. 2010. Identifikasi   Anak   Berkebutuhan   Khusus  dalam Pendidikan Inklusif (Online), (http://gakuseishimsetsu.wordpress.com/2010/01/09/abk-dalam-pendidikan-inklusif. Diakses 10 Februari 2011).

Budiyanto, 2005.   Pengembangan   Sistem   Penilaian   Pembelajaran  pada  Sekolah Inklusif. Makalah disampaikan pada pelatihan pendidikan inklusi bagi guru-guru reguler se Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa.

Delphie, B.  2006. Pembelajaran Anak Tunagrahita (Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi). Bandung: Refika Aditama.

Direktorat PSLB. 2008. Pedoman Pelaksanaan Manajemen Sekolah Khusus          Tunarungu (SLB-B). Direktorat Jenderal Manajemen  Pendidikan   Dasar    dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

Dinas Pendidikan Dasar Kota Surabaya. 2008. Inovasi Model  Layanan  Pendidikan Inklusif, SD Negeri Klampis Ngasem 1 No. 246 Surabaya Jawa Timur. Makalah disajikan pada pelatihan Pendidikan Inklusif bagi guru-guru Madrasah Ibtidaiyah di Kota Makassar Tahun 2008.

Direktorat jenderal Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 2009. Bahan Belajar Mandiri Kelompok Kerja kepala Sekolah Kecamatan Biringkanaya Dimensi Kompetensi Manajerial.

Hidayat. 2009. Model dan Strategi Pembelajaran Anak Bekebutuhan   Khusus  dalam Setting Pendidikan Inklusif. (Online). Disajikan dalam Workshop “Pengenalan dan Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus dan Strategi Pembelajarannya” (http://puterakembara.org/BPP/makalah .pdf. Diakses 8 Februari 2011.

Jansen, Berit,H. & Skjarten  Miriam, D.(Eds). 1935.  Pendidikan  Kebutuhan Khusus Sebuah Pengantar. Terjemahan oleh Susi Septaviana Rakhmawati (tanpa  tahun). Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Jaenuddin. 2009. Inklusif, Bukan Asal Masuk Sekolah Reguler. (Online), (http://www.klubguru.com. Diakses 12 Februari 2011)

Juwita. 2010. Inclution=Education  For  All, (Online), (http://www.ratnajuwita.blog.uns.ac.id/ , Diakses 10 Februari 2010.

Jurnal Pendidikan Khusus (JPK).2010. Implementasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam system persekolahan Nasional. Vol 6 No. 2 ISSN 1858-0998 (online) (http://staff.uny.ac.id).

Kunandar. 2009.  Guru   Profesional   (Implementasi   Kurikulum   Tingkat   Satuan Pendidikan  (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Makmur, 2009. Teori Manajemen Stratejik. Bandung: PT. Refika Aditama.

Muchlis, D.P. 2005. Kebijakan   Pendidikan    Inklusif.   Makalah disampaikan pada pelatihan Guru Pembimbing Khusus (GPK) guru-guru SLB. Dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

__________________Model Layanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus, (Online), (File://D: model-layanan-pendidikan bagi anak-berkebutuhan –khusus-html. Diakses 27 Februari 2011.

Narbuko, C & Ahmadi.A. 2009. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.

Nurjannah Indrawati. 2008. Manajemen Pembelajaran Inklusif (Studi Kasus di SDN Percobaan I Malang, (online) http://karya ilmiah. Um.oc. id skripsi.jur. administrasi pendidikan fip um.

Poerwadarminta. 2006. Kamus Umum bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Permen Diknas Nomor 70 tahun 2009.  Tentang Pendidikan   Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. 2009. Jawa Timur: Kelompok Kerja Inklusif.

Riyanto, 2009. Paradigma Baru pembelajaran. Sebagai Referensi Bagi Pendidik Dalam Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rusyani, E. (tanpa tahun). Jurnal Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Inklusif Melalui PPI dan Sistem Pendukung (Support System). (online) http://file. Upi. Edu/jur. Pend. Luar biasa/ending rusyani/file model pemb. Pend. Inklusif.

Smith, David. 2006. Inklusi (Sekolah Ramah Untuk Semua). Bandung: Nuansa.

Sudijono.A. 2011. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunaryo.  2009.  Manajemen   Pendidikan   Inklusif      (Konsep,      Kebijakan,   dan Implementasinya dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa. (Online), (http://file.upi.edu/direktori/fip/jur-pendidikan-luar-biasa/sunaryo/makalah-

inklusif-pdf. Diakses 25 Februari 2011)

Sagala, S. 2010. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta

Sugiarmin. (tanpa tahun).   Peserta   Didik   Berkebutuhan  Khusus dalam Perspektif Pendidikan Inklusif. (Online), (http://file.upi.edu/. Diakses 11 Februari 2011)

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.

Subagya. 2011. Peran Pusat Sumber dan Guru Pembimbing Khusus. (online), (http://plb. Fkip.uns.ac.id/wp.content/uploads/2011/01)

Stoner & Sirait, 1989. Manajemen, Jilid I. Jakarta. PT. Gelora Aksara.

Trianto. 2009. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. Jakarta: Kencana Prebada Group.

Tulkit LIRP. (2007). Merangkul   PerbedaanPerangkat   Untuk  mengembangkan Lingkungan   Inklusif,  Ramah  terhadap Pembelajaran. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah Departemen Pendidikan

Nasional.

Tarsidi.D. 2007. Pendidikan   Inklusif   sebagai   satu   inovasi  Kependidikan untuk Mewujudkan Pendidikan untuk Semua. (Online). (http://www.w3.org/TR/xhtml 1-strictdtd, diakses 17 Pebruari 2011).

Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor   20   Tahun   2003   tentang  Sistem Pendidikan Nasional. 2008. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2008. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahab. A. A. 2009. Metode dan Model-Model mengajar. Ilmu Pengetahuan Sosal (IPS). Bandung: Alfabeta

Wena, M. 2010. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan Konseptual Operasional. Jakarta: Bumi Aksara.

Wood D dkk. 2007. Kiat Mengatasi gangguan Belajar. Jogyakarta. Katahati.

Zubaedah. N. 2011. Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Berkebutuhan Khusus akan Ditingkatkan,(Online) (http://m. okezone. com/read/2011/03/373/409864/apm-anak-berkebutuhan-khusus-akan-ditingkatkan. Diakses 25 Maret 2011.

This entry was posted in Math Education, My Research. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>